Kalau ada pandangan Bulog melakukan langkah itu (akuisisi) saya kira tidak masalah. Yang terpenting sekarang optimalkan potensi dalam negeri ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tidak mempermasalahkan rencana Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan beras Kamboja.

“Kalau ada pandangan Bulog melakukan langkah itu (akuisisi) saya kira tidak masalah. Yang terpenting sekarang optimalkan potensi dalam negeri karena itu bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri,” kata Amran ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Upaya optimalisasi sumber daya pangan dalam negeri disebutnya dilakukan melalui optimalisasi sawah, pompanisasi, serta kemungkinan mencetak sawah.

“Negara kita luas. Toh pernah kita swasembada bahkan swasembada sempurna, definisinya impor maksimal 10 persen. Saat itu swasembada sempurna karena impor beras medium 0 persen,” ujar Amran.

Baca juga: Kementan usulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp51,64 triliun

Mentan berharap proyek pompanisasi yang dilakukan di seluruh provinsi akan bisa mengantisipasi penurunan stok pangan akibat kekeringan yang diprediksi terjadi pada Juli-Oktober tahun ini.

“Karena sekarang kita solusi cepat adalah pompanisasi. Kemarin kami mendampingi Presiden, beliau lihat di Jawa Tengah (pompanisasi) ini solusi tepat menghadapi kekeringan dan El Nino,” kata dia.

Baca juga: Ombudsman: Akuisisi sumber beras di Kamboja oleh Bulog terobosan bagus

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Perum Bulog akan melakukan akuisisi beberapa sumber beras dari Kamboja.

Luhut menyampaikan bahwa akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari Presiden Joko Widodo.

Menanggapi pernyataan itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan dan penugasan pemerintah terkait kerja sama ekonomi dan investasi pangan, khususnya terkait beras dengan negara Kamboja.

"Sejauh ini Bulog juga sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja baik dengan skema b to b maupun skema g to g di tahun 2023 dan awal 2024," ucap Bayu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/6).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024