Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta ketegasan pemerintah dalam mengambil langkah guna menyelesaikan kasus luapan lumpur dampak eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur. "Untuk mengatasi lumpur Lapindo diperlukan ketegasan pemerintah. Jadi, pemerintah harus tegas mengatasi masalah itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa. Hasyim menilai pemerintah memang serba salah untuk mengambil langkah penyelesaian lumpur tersebut. Namun, sebenarnya pemerintah dapat menempuh cara yang risikonya paling kecil yakni segera membuang lumpur berbahaya tersebut ke laut melalui sunggai Porong. "Kita memang tidak bisa mengambil tindakan yang tanpa risiko. Jadi, kita harus ambil langkah yang risikonya terkecil. Risiko yang terkecil, lumpur Lapindo harus dialirkan ke laut lewat Kali Porong," katanya. Hasyim mengatakan, sikap tegas pemerintah itu penting guna menghindari bahaya yang lebih besar yang akan mengancam masyarakat di sekitar lokasi ekplorasi PT Lapindo Brantas Inc. Terlebih sebentar lagi musim hujan akan tiba. "Ini (pembuangan lumpur ke laut, red) nanti pasti akan berimbas pada petambak udang dan sebagainya. Nah, itu nanti dihitung kerugiannya dan kemudian bisa dibayar. Sebab kalau tidak, orangnya yang berbahaya. Mahal mana orang sama udang," katanya. Mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu menyadari terganggunya ekosistem jika lumpur berbahaya tersebut dibuang ke laut. Namun demikian, katanya, langkah tersebut lebih kecil dampak negatifnya ketimbang langkah lainnya. "Mengganggu ekosistem itu iya. Tapi itu kan lebih rendah bahayanya daripada menghabisi manusianya. Jadi, kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama ndak enak. Kalau mau cari yang lurus, ya ndak ada," katanya dengan logat Jawa Timur-an yang kental.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
