Malaysia, China sepakati “Jendela Tunggal” tingkatkan perdagangan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan PM China Li Qiang menyepakati pembentukan Panitia Kerja Bersama dalam Kerja sama Jendela Tunggal guna meningkatkan berbagai aktivitas perdagangan dua negara.

Anwar dalam keterangan pers yang dikeluarkan di Putrajaya, Rabu, mengatakan kerja sama Jendela Tunggal antara Malaysia dan China itu dapat meningkatkan efisiensi proses perdagangan lintas batas melalui digitalisasi proses regulasi perdagangan, penghapusan persyaratan penyerahan dokumen yang berlebihan dan mendorong pertukaran informasi lebih lancar dan akurat antara pemangku kepentingan dan rekan dagang lainnya.

Usaha untuk membangun kerja sama Jendela Tunggal itu juga cukup menggembirakan aspirasi kerangka Ekonomi MADANI yang menekankan transformasi digital dan memperlancar cara berusaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, kata Anwar.

Kerja sama Jendela Tunggal yang telah disepakati dilakukan melalui Pernyataan Bersama Kementerian Keuangan Malaysia dan Administrasi Umum Bea Cukai China tentang Kerja sama Jendela Tunggal dalam Lintas Perdagangan Perbatasan yang ditandatangani bersama oleh Menteri Keuangan II Malaysia Hamzah Azizan dengan Menteri Administrasi Umum Bea Cukai China Yu Jianhua.

Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan usai perbincangan bilateral dua PM, di mana keduanya bertekad untuk memprakarsai diversifikasi perdagangan antara Malaysia dengan China.

Pada kuartal I 2024, perdagangan Malaysia dengan China tercatat mengalami peningkatan menjadi 112,28 miliar Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp390,36 triliun dibandingkan dengan 108,66 miliar atau sekitar Rp377,78 triliun di tahun sebelumnya.

Nilai itu mencakup total ekspor dari Malaysia ke China berjumlah RM44,5 miliar atau sekitar Rp154,7 triliun dan impor dari China sebanyak RM67,78 miliar atau sekitar Rp235,6 triliun.

PM Li melakukan kunjungan kerja resmi ke Malaysia dalam rangka ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua negara.

Pada saat yang sama kedua kepala pemerintahan negara tersebut menyaksikan pertukaran 14 nota kesepahaman (MoU) dan persetujuan berbagai bidang kerja sama dua negara. Kerja sama itu, menurut Anwar, mencakup bidang ekonomi digital, media, pembangunan hijau, pariwisata, keamanan, perumahan dan pembangunan urbanisasi, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, serta ekspor komoditas pertanian.