Sebanyak 363 warga Rejang Lebong terima program bedah rumah

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan sebanyak 363 warga tidak mampu tersebar dalam 15 kecamatan di daerah itu menerima program bedah rumah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong Syamsul Ma'arif saat dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan kuota program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 159 Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.

"Kuota penerima program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebanyak 363 unit RTLH, jumlah ini lebih banyak dari Tahun 2023 lalu sebanyak 159 unit RTLH," kata dia.

Dia menjelaskan, program bedah rumah tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang disiapkan dalam APBD Tahun 2024 ini dalam bentuk Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS).

Pada program bedah rumah ini, kata dia, setiap warga penerimanya akan mendapatkan bantuan dana yang ditransfer melalui rekening bank masing-masing sebesar Rp20 juta, di mana dengan anggaran ini diharapkan adanya swadaya dari penerima bantuan dan warga sekitarnya sehingga bisa mencukupi kekurangannya dalam bedah rumah itu.

"Dana yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan bedah rumah ini sebesar Rp20 juta, dana ini belum maksimal untuk membangun rumah sehingga diperlukan swadaya dari penerimanya," terang dia.

Sementara itu untuk pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, saat ini masih dalam pendataan warga yang berhak menerimanya tersebar dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.

Menurut dia, selain masih melakukan pendataan calon penerima bantuan pihaknya juga tengah melakukan sinkronisasi dengan program yang tengah digulirkan dengan program nasional seperti penangan stunting, kemiskinan ekstrem, kawasan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan telah sinkronkan nya program itu maka nantinya program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintah desa/kelurahan bisa sejalan dan saling mendukung satu dengan lainnya.