Mantan Menteri Pariwisata usul bebas visa perbaiki pilar keterbukaan

Kita membangun banyak BTS perlu uang yang banyak, kalau international openness tidak perlu apa-apa, hanya perlu kemauan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata periode 2014-2019 Arief Yahya mengusulkan pemberlakuan kebijakan bebas visa untuk memperbaiki pilar openness to T&T atau keterbukaan terhadap perjalanan dan pariwisata Travel and Tourism Development Index (TTDI).

“Mana yang harus kita (Indonesia) perbaiki, international openness atau ICT readiness. ICT readiness, kita membangun banyak BTS perlu uang yang banyak, kalau international openness tidak perlu apa-apa, hanya perlu kemauan,” ujar Arief Yahya dalam acara Apresiasi Peningkatan Peringkat TTDI 2024 Indonesia, di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan lima pilar Travel and Tourism Development Index Indonesia yang membutuhkan perhatian, yakni pilar kesehatan dan sanitasi; pilar layanan wisatawan dan infrastruktur; pilar kesiapan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, juga terdapat pilar openness to T&T atau keterbukaan terhadap perjalanan dan pariwisata, dalam hal ini kemudahan wisatawan untuk memasuki Indonesia; dan pilar kelima yakni sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, serta keberlanjutan lingkungan.

Menurut Arief, perbaikan terhadap pilar keterbukaan terhadap perjalanan dan pariwisata merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan Travel and Tourism Development Index (TTDI) Indonesia.

“Infrastruktur, keberlanjutan, itu mahal-mahal. Tapi, international openness murah,” kata Arief lagi.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan bebas visa tidak merugikan negara, karena dengan memberi kemudahan bagi wisatawan untuk masuk ke Indonesia.

Arief meyakini bahwa masuknya wisatawan ke Indonesia justru memberi keuntungan berupa pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata.

Oleh karena itu, Arief mengatakan justru menolak kebijakan bebas visa yang merugikan negara.

“Kalau orang susah dapat visa ke Indonesia, bagaimana akan menghasilkan average spending per arrival (rata-rata pengeluaran per kedatangan),” kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan usulan 20 negara untuk mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas.

Adapun 20 negara yang diusulkan tersebut, di antaranya adalah Australia, China, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol.
Baca juga: Indonesia, Rwanda teken perjanjian bebas visa paspor diplomatik, dinas
Baca juga: KBRI Seoul akan upayakan fasilitas bebas visa bagi WNI kunjungi Korsel