Ketua MPR: Evaluasi sistem demokrasi cegah lahirnya pemimpin tak baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan evaluasi sistem demokrasi diperlukan untuk mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.

Menurut ia, sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya.

"Harapan saya agar pemimpin kita tidak lahir dari sistem suap-menyuap, ternyata hari ini memungkinkan," kata Bamsoet (sapaan akrabnya) saat berpidato pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Bamsoet mengemukakan kondisi sistem demokrasi tersebut memungkinkan mengubah seorang calon pemimpin jujur menjadi tidak baik karena modal untuk mendapatkan posisi pimpinan tersebut tidaklah sedikit.

Baca juga: Bamsoet nilai sistem demokrasi pemilihan langsung perlu dikaji ulang

Kemudian setelah dilantik, pemimpin tersebut bukan memikirkan rakyatnya, tetapi justru memikirkan cara untuk mengembalikan utang modal politik kepada sponsor-sponsornya. Cara yang dilakukan adalah membuat suatu kebijakan yang tidak populis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Dan langsung berpikir juga bagaimana caranya terpilih lagi lima tahun ke depan," katanya.

Dengan fenomena yang terjadi saat ini, menurut Bamsoet, sistem demokrasi yang dianut sudah jauh dari jati diri bangsa dan tidak sesuai dengan bunyi sila keempat pada Pancasila. Dia pun menilai bahwa sistem demokrasi saat ini adalah demokrasi liberal.

Baca juga: Anggota DPD: Putusan MK soal sistem pemilu kemenangan demokrasi

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan bahwa ajang politik yang digelar setiap lima tahun sekali di Indonesia itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan bangsa karena perpecahan berpotensi terjadi pada saat tahun pemilu, seperti yang terjadi pada tahun 2019.

Menurut ia, Indonesia terdiri dari masyarakat multietnis dan agama yang bisa menjadi faktor terjadinya pertikaian. Lebih jauh lagi, potensi pertikaian yang berujung pada ancaman perang saudara justru bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing.

Maka dari itu, Bamsoet menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila yang diwarisi para pendiri bangsa sangat penting untuk dipedomani demi keberlangsungan Indonesia. Apalagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam menjadi target bagi bangsa-bangsa yang ingin menjajah.

"Dan potensi itu muncul setiap lima tahun sekali. Pilpres, pileg, Alhamdulillah kemarin lancar, tetapi masih ada pilkada besok," katanya.

Baca juga: Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan
Baca juga: Pengamat sebut demokrasi di Indonesia masih dalam proses pematangan