Sumbar siapkan 3,8 hektare untuk relokasi warga terdampak bencana

Lahan ini merupakan aset Pemprov Sumbar yang akan kita serahkan pada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar

Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan lahan seluas 3,8 hektare sebagai tempat relokasi bagi warga Kabupaten Tanah Datar yang rumahnya rusak berat atau berada dalam zona merah aliran lahar hujan Gunung Marapi.

"Lahan ini merupakan aset Pemprov Sumbar yang akan kita serahkan pada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Batusangkar, Selasa.

Ia mengatakan itu usai meninjau kondisi lahan yang akan dijadikan tempat relokasi di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Menurut Mahyeldi lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan Balai Benih Induk (BBI) Palawija yang saat ini masih difungsikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar.

"Kawasan yang menjadi BBI ini luasnya sekitar 20 hektare. Dari total luas itu, 3,8 hektare akan kita gunakan sebagai lokasi relokasi korban bencana yang tidak memiliki lahan sendiri untuk pembangunan rumah tempat tinggal," katanya.

Data terakhir, kata Mahyeldi, sebanyak 58 kepala keluarga (KK) yang terkena bencana di Tanah Datar akan direlokasi ke lokasi tersebut.

"Bagi mereka nanti juga akan disiapkan fasilitas penunjang seperti sarana rumah ibadah dan fasilitas lain," katanya.

Menurut Mahyeldi, setelah lahan untuk relokasi tersedia, maka untuk pembangunan rumah dan fasilitas akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

"Ada proses yang harus dilewati, tapi prinsipnya lahan sudah siap dan kita segera koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah untuk warga terdampak bencana ini," katanya.

Bencana banjir dan banjir bandang berulang kali melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Tanah Datar sejak Desember 2023.

Bencana terparah terjadi pada 11 Mei 2024 yang menyebabkan banyak korban jiwa dan rusaknya infrastruktur termasuk rumah masyarakat.*