Jakarta (ANTARA News) - Keputusan untuk membuang lumpur panas dari PT Lapindo Brantas ke laut masih bisa diperpanjang sampai Oktober 2006 dengan harapan upaya terakhir untuk menutup pusat semburan berhasil. "Saat ini upaya menutup lubang semburan telah memasuki opsi III, setelah opsi-opsi sebelumnya mengalami kegagalan diharapkan Oktober berhasil diatasi," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Selasa usai membuka Bako Humas Departemen dan non Departemen. Saat ini pemerintah masih memiliki 300 hektar lahan lagi yang dipergunakan untuk menampung lumpur sampai dengan Oktober - November, kata Djoko. Akan tetapi apabila sampai batas waktu tersebut ternyata semburan lumpur tidak juga dapat diatasi maka akan dibuang ke laut. "Apabila semburan itu berlangsung lebih dari tahunan terpaksa kita buang ke laut. Harus bagaimana lagi kalau setiap hari semburannya mencapai 50.000 meter kubik," ucapnya. Hanya saja ada syarat sebelum membuang lumpur panas itu ke laut terlebih dahulu ada proses untuk menetralisir kandungan bahan-bahan berbahaya (treatment). "Lumpur ini kita tampung dulu coba untuk dimanfaatkan sebelum kelebihannya dibuang ke laut," ucap Menteri PU. Namun untuk memanfaatkan lumpur sebanyak 50.000 meter kubik per hari tidak akan mungkin, karenanya sisa yang tidak terpakai tetap akan dibuang ke laut. Menyangkut dengan opsi III yang saat ini tengah dilakukan, Menteri PU menjelaskan, saat ini tengah diupayakan untuk menembak pusat lumpur itu dari jarak jauh dengan harapan dapat menyumbat langsung kepada pusat semburan. Mengenai penanganan jalan tol Porong - Gempol yang tergenang lumpur agar tetap dapat dilalui kendaraan saat ini dengan meninggikan badan jalan sampai dengan 2,5 meter, serta terus memperkuat tanggul. Namun jika upaya ini tidak juga membuahkan hasil, maka saat ini PT Jasa Marga telah diinstruksikan untuk menghitung berbagai alternatif untuk mengatasi bencana lumpur tersebut sehingga jalan tol tetap dapat beroperasi. Alternatif pertama membangun jalan layang, serta alternatif kedua membelokan jalan menghindari lumpur (reallignment) dengan konsekuensi harus membebaskan lahan. Menyangkut kerugian akibat belum beroperasinya jalan tol, Menteri PU mengatakan, angka pastinya masih dihitung namun selama tiga bulan ini untuk pekerjaan tanggul serta meninggikan badan jalan sudah habis kira-kira Rp200 miliar, itu belum termasuk upaya memindahkan (relokasi) penduduk.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006