Komisi II dukung penambahan anggaran Rp14 triliun Kementerian ATR/BPN

Jadi kami akan mendorong karena di komisi juga ada anggota Banggar, untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan

Bali (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan pihaknya mendukung rencana penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang sebelumnya diajukan yakni sebesar Rp14 triliun.

"Jadi kami akan mendorong karena di komisi juga ada anggota Banggar, untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan," kata dia usai mengikuti acara Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 di Bali, Jumat.

Junimart mengatakan dorongan penuh pemenuhan anggaran itu dilakukan pihaknya karena menginginkan kinerja Kementerian ATR/BPN bisa bekerja secara maksimal dalam menuntaskan permasalahan pertanahan di Tanah Air.

"Bukan hanya Rp14 T, saya secara resmi kemarin meminta kepada kementerian ATR/ BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN," katanya.

Ia menjelaskan, anggaran itu nantinya bisa dipergunakan untuk transformasi teknologi, serta pemberian bantuan hukum kepada PNS Kementerian ATR/BPN yang dinilai berisiko berhadapan dengan hukum.

Selain itu ia mengatakan, Komisi II DPR juga mendorong kementerian/lembaga lain untuk turut mengoptimalkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, hal itu supaya nilai ekonomi dari tanah bisa secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Seperti halnya sertifikat tanah yang mengalami penolakan pengajuan perbankan karena kepemilikan sertifikat itu masuk dalam kawasan hutan.

"Oleh karena itu kami akan tetap melakukan komunikasi dengan Komisi IV untuk lakukan rapat gabungan dengan Komisi II untuk mensinkronkan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada 2025 hingga mencapai Rp14 triliun.

"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun," kata AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6).

Baca juga: AHY ajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp14 triliun
Baca juga: Menteri AHY-DPR komunikasi soal 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Baca juga: Anggota Komisi II harap AHY segera atasi berbagai persoalan pertanahan