Pemprov bersama SKALA susun raperda pengarusutamaan gender

Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menyusun naskah akademik rancangan peraturan peraturan daerah Pengarusutamaan Gender (PUG).

“PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia,” kata Pelaksana Harian (Plh) Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara Burhanuddin saat membuka acara Lokakarya Pengayaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) provinsi setempat di Tarakan, Jumat.

Tim SKALA terdiri atasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara dan dari unsur akademisi Universitas Borneo Tarakan serta Universitas Kaltara.

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan, dan pelaporan.

Burhanuddin yang juga Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kaltara itu mengatakan tujuan utamanya untuk membangun rancangan PUG yang berkeadilan dan inklusif, jadi tidak ada kesenjangan gender

Selain isu kesetaraan gender, ada berbagai isu lain, seperti isu ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.

Ia menyebutkan lokakarya pembahasan pengayaan naskah akademik ini menjadi sangat penting, terlebih setelah peraturan daerah ini mendapat masukan dan penyesuaian kebijakan melalui konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan PUG.

“Saya berharap karya ini dapat memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Raperda PUG untuk Kaltara, sehingga dapat lahir menjadi regulasi atau kebijakan daerah yang kuat, tentunya tidak menimbulkan kesenjangan gender,” katanya

Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai November 2022, dengan alokasi anggaran mencapai 160 juta dolar Australia atau sekitar Rp1,5 triliun.