BSKDN finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas 4 DOB

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

“Kami sudah melakukan pembinaan pada empat DOB Papua, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan finalisasi ini, dengan harapan kegiatan ini dapat mensinergikan arah kebijakan nasional dan daerah sehingga kualitas kebijakan menjadi semakin baik,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Dikatakan Yusharto, empat DOB Papua masih menghadapi kendala terkait penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah yang masih dalam penataan baik pada jabatan struktural maupun fungsional.

Kendala lainnya, imbuh dia, muncul dari sarana dan prasarana yang masih minim termasuk gedung kantor untuk melakukan pekerjaan rutin yang belum tersedia.

“Pembinaan empat DOB Papua membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk itu, kami berupaya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan guna mempercepat pembangunan empat DOB Papua,” ujarnya.

Rapat Finalisasi Perumusan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas Empat DOB digelar di Jakarta, Kamis, (13/6). Pada kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Julius Ary Mollet mengatakan, perumusan strategi kebijakan DOB harus berfokus pada isu-isu strategis.

Julius memerinci, isu strategis di DOB Papua meliputi isu kemiskinan, isu stunting, isu pendidikan, isu kesehatan, isu ekonomi hingga isu pertanian subsisten (subsistence agriculture).

“Sama dengan pendidikan kita (di DOB Papua) pada aspek kesehatan juga masih kekurangan tenaga medis dokter dan perawat, kita sangat kekurangan dokter spesialis karena mereka yang mengambil spesialis tidak pulang ke Papua, memilih ke daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, Akademisi Politeknik Negeri Sriwijaya Sri Gustiani juga mengatakan bahwa masyarakat DOB Papua masih mengalami kesulitan mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas.

Oleh sebab itu, Sri berharap pemerintah pusat, melalui Kemendagri, melakukan banyak kajian terkait pembangunan pendidikan di Papua. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat melahirkan terobosan inovatif untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua.

“Tantangan pembangunan pendidikan di Papua, yakni aksesibilitas layanan pendidikan terbatas, berikutnya kondisi transportasi, topografi, dan alam. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah dan sarana serta prasarana hingga jumlah guru, motivasi belajar yang rendah penyebabnya faktor ekonomi dan jarak sekolah,” ucap Sri.