China respons permintaan Hamas soal penjamin gencatan senjata

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China merespons atas usulan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera yang diminta Hamas dalam setiap perjanjian yang dicapai dengan Israel.

"China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan upaya terus-menerus guna mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin, meringankan situasi kemanusiaan yang sulit, dan menerapkan solusi dua negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Kamis (13/6).

Sebelumnya, media Israel memberitakan salah satu perubahan terhadap usulan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera yang diminta Hamas adalah ketentuan bahwa China, Rusia dan Turki akan bertindak sebagai penjamin untuk setiap perjanjian yang dicapai dengan Israel.

Namun, permintaan itu disebut sudah ditolak Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa beberapa perubahan yang diminta Hamas tidak praktis dan tidak akan diterima.

"Konflik Gaza telah berlarut-larut selama lebih dari delapan bulan. Prioritas yang paling mendesak adalah melaksanakan secara penuh dan efektif resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, segera mencapai gencatan senjata, melindungi warga sipil, menjamin bantuan kemanusiaan dan memastikan pembebasan dini bagi semua orang yang ditawan," papar Lin Jian.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (10/6) telah mengesahkan Resolusi DK PBB Nomor 2735 tahun 2024 yang menyetujui penerapan penyelesaian perang Israel-Hamas dalam tiga tahap, seperti yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden dan disampaikan pada 31 Mei.

Tahap pertamanya mencakup, di antaranya, pemberlakuan gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera, penarikan tentara Israel dari daerah padat penduduk di Jalur Gaza, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif di Gaza.

Tahap kedua penyelesaian perang Israel-Hamas mencakup pengakhiran permusuhan secara permanen, pembebasan semua sandera yang masih berada di Jalur Gaza, dan penarikan secara menyeluruh tentara Israel dari Jalur Gaza.

Selepas itu, tahap ketiga penyelesaian perang mencakup pelaksanaan rekonstruksi besar-besaran jangka panjang di Jalur Gaza yang luluh lantak akibat gempuran Israel dan pengembalian jenazah sandera yang meninggal di Gaza kepada keluarganya.

DK PBB menyetujui gencatan senjata akan terus berlanjut apabila negosiasi untuk tahap pertama penyelesaian perang berlangsung lebih dari enam pekan.

Dewan tersebut juga menentang terjadinya perubahan demografi atau teritori Gaza dalam bentuk apapun, termasuk tindakan yang berpotensi mengurangi luas daerah Jalur Gaza.

Resolusi tersebut disahkan di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 36.600 warga sipil, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 83.000 jiwa.

Menurut PBB, serangan Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggal mereka, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.