Pasalnya, bila BPBD berperan aktif dalam melaporkan kondisi bencana di daerahnya, akan menjadi lebih mudah bagi BNPB untuk mengkoordinasikan penanganan bencana dengan berbagai pihak di daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir menyampaikan hal ini di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2014) menyikapi lambatnya penanganan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan erupsi gunung yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
"Lambatnya penanganan bencana di daerah itu karena BPBD kurang aktif laporkan kondisi daerahnya ke BNPB. Sehingga BNPB kesulitan untuk secepatnya lakukan koordinasi penanganan bencana dengan berbagai pihak lainnya, seperti dengan TNI, dan PMI," ujar Mahrus.
Diketahui, dari pekan kemarin bencana banjir terjadi hampir serentak di Indramayu, Cirebon, Subang, Bekasi, dan Karawang (Jawa Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), Tulang Bawang (Lampung), Kota Jambi, Kabupatan Bungo, Merangin dan Sorolangun (Jambi), Musi Rawas (Sumsel), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Baru (Sulsel).
Banjir di Indramayu-Cirebon-Subang misalnya sudah terjadi selama empat hari dan memutus jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) Jabar. Di Indramayu, banjir menggenangi 17 kecamatan. Ribuan rumah terendam dengan ketinggian air berkisar 50 centimeter hingga 3 meter. Ribuan jiwa pun terpaksa mengungsi ke sekolah-sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar pun terhenti.
Sayangnya, meski sudah berlangsung selama empat hari, namun belum ada tindakan cepat dan tanggap dari pemerintah daerah dan BPBD setempat untuk menangani korban banjir. Di sejumlah kecamatan, pengungsi tak mendapat bantuan logistik apapun dari Pemda, dan BPBD.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, salah satu yang mengakibatkan bantuan bencana datang terlambat atau simpang siurnya informasi bencana alam adalah kesamaan visi yang belum seragam antara daerah dan pusat.
"Kesamaan visi perlu dilakukan agar penanganan bencana menjadi cepat," katanya.
Ace mengatakan, BNPB memang, bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas berbagai bencana di Tanah Air. Masih ada Kementerian Sosial, Pemda, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Idealnya, ucap Ace, semua bersinergi merehabilitasi korban bencana, baik saat bencana terjadi maupun pascabencana.(*)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
