Kemenkumham Jatim gandeng KPK perkuat pemberantasan pungli

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan dan pemberantasan pungutan liar (pungli).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, di Surabaya, Kamis, menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek pekerjaan.

"Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Semua bentuk gratifikasi harus kita tolak, sekecil apapun itu," ujarnya.

Ia mengemukakan, dengan mengangkat tema "Transformasi Budaya Kerja Berintegritas Tanpa Kompromi" mencerminkan komitmen kuat Kemenkumham Jatim dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Heni juga mengajak seluruh pejabat dan pegawai untuk menghindari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam setiap keputusan yang diambil.

Ia menjelaskan, satgas saber pungli, yang berperan penting dalam upaya ini, terdiri dari beberapa satuan tugas, termasuk intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi yang bertugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menindak tegas pelaku pungli di berbagai instansi.

"Setiap upaya pungutan liar harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan serius. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik semacam ini di lingkungan kita," tegas Heni Yuwono.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli. Masyarakat diharapkan dapat menolak segala bentuk pungli dan melaporkan jika menemui praktik semacam itu. Kemenkumham Jatim bertekad untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik.

Heni Yuwono mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerja kita," ujarnya penuh harap.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Kemenkumham Jatim berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat.

"Transformasi budaya kerja berintegritas diharapkan dapat segera terwujud, menjadikan Kemenkumham Jatim sebagai instansi yang bersih dan berwibawa," ucapnya.