Wakil Ketua DPR nilai tantangan haji 2024 adalah soal transportasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menilai salah satu tantangan utama ibadah haji pada tahun 2024 adalah masalah kebijakan baru transportasi bagi para jemaah di Muzdalifah.

Menurutnya kebijakan baru mengenai murur atau melintas di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian tahun lalu, menyebabkan jemaah mengalami kesulitan.

"Bagaimana titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing, dan bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain, semua ini perlu diatur dengan baik," kata Lodewijk dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia juga menyoroti pentingnya layanan yang ramah lansia dalam pelaksanaan haji. Sejauh ini menurutnya sudah ada ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik demi memudahkan memudahkan lansia naik ke kendaraan.

"Ini langkah baik, namun masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel," katanya.

Selama dua hari terakhir, tim pengawas DPR telah meninjau berbagai aspek penting seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi. Pemantauan tersebut, kata dia, bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci.

Menurutnya Kementerian Agama perlu mempersiapkan secara matang untuk puncak ibadah haji. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan ini akan berdampak negatif pada berbagai pihak.

"Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," kata dia.

Selain aspek operasional, dia juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dengan banyaknya jemaah Indonesia, dia berharap pelaksanaan ibadah haji berkontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

"Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. UMKM harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," katanya.

Untuk itu, dia menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan. Dia menilai pesawat dari Indonesia selalu penuh yang menjadi pertanda ekonomi tanah air sudah bangkit.

"Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," katanya.

Baca juga: Ribuan Jemaah Haji Belum Mendapatkan Kartu Nusuk, Timwas Desak Kemenag Segera Bertindak
Baca juga: Lembaga pemerintah Madinah lakukan upaya intensif jelang puncak haji
Baca juga: MUI: Jamaah lansia lebih baik ikut skema murur demi keselamatan