Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kehutanan (Dephut) mentargetkan BUMN di lingkungan kehutanan (PT Inhutani I-V) mulai masuk bursa efek Jakarta (BEJ) tiga tahun lagi, setelah mereka membenahi manajemen dan merestrukturisasi keuangannya. Paling tidak, menurut Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban di Jakarta, Senin, tiga di antara BUMN, yakni PT Inhutani I, II, dan III dapat menjadi pelopor untuk listing di BEJ. "Kita akan mencoba membantu kelima BUMN kehutanan itu dengan memberikan bantuan permodalan untuk membangun hutan tanaman industri (HTI)." Yang lebih penting, menurut dia, direksi BUMN tersebut harus berupaya meyakinkan para pihak perbankan untuk mau membiayai pengembangan bisnis intinya di sektor kehutanan dengan membangun HTI. Kaban mengatakan Dephut berencana menggenjot pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan HTI dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang kini mengendap di Bank Mandiri untuk membiayai kedua jenis hutann tanaman itu dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Selain disalurkan untuk rakyat dalam bentuk HTR, katanya, DR di BLU tersebut nantinya juga dipinjamkan untuk modal kerja bagi swasta dalam membangun HTI, termasuk BUMN PT Inhutani I-V. Menhut mengingatkan Indonesia sudah tertinggal 15 tahun dalam pembangunan hutan tanaman dan kelembagaan untuk pembiayaan pembangunan sektor kehutanan. Kini, menurut Kaban, Dephut sedang meminta dana DR yang selama ini masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bertahun-tahun mengendap. Penggunaan DR itu akan diusulkan kepada komisi IV dan XI. Institusi yang nantinya menampung DR untuk digunakan mewujudkan Hutan Tanaman seluas 9 juta ha adalah BLU. Pembangunan Hutan tanaman ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap kayu Hutan alam. "Menkeu dan Menko perekonomian pada prinsip sudah menyetujui dibentuknya BLU ini. Pembentukan BLU cukup disetujui oleh Menhut dan Menkeu." Dikatakannya, kini sedang dibahas dan disusun sistemnya. Apalagi, menurut menteri, penggunaan DR untuk kegiatan kehutanan dapat membantu membuka lapangan kerja baru. "Saya ingin sekitar dua per tiga dana tersebut bisa digunakan untuk membangun HTR, sedang sisanya untuk pengembangan HTI." Menurut Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK), Hadi S Pasaribu, badan ini nantinya hanya membiayai sekitar 70 persen dari total investasi pembangunan HTI. "BLU hanya memberikan dana pinjaman untuk biaya operasional, sedang sisanya harus mereka usahakan sendiri dari sumber lain." Dengan asumsi dibutuhkan dana Rp6-7 juta untuk pembangunan setiap hektar HTI di luar Jawa, menurut dia, pada tahap pertama pembentukan BLU ini dibutuhkan dana Rp2-3 triliun. "Jumlah itu cukup. Pembangunan Hutan Tanaman ini nantinya tidak serempak, tetapi bertahap hingga mencapai satu juta hektar per tahun." Yang penting, kata Hadi, harus ada perencanaan dan mekanisme yang baik dalam penyaluran dana pinjaman ini, sehingga bisa bergulir dengan lancar. (*)
Copyright © ANTARA 2006
