Menko Hadi maksimalkan sosialisasi Siduli demi meningkatkan IPAK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi pengaduan pungli (Siduli) demi meningkatkan persentase Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

"Ini kurang sosialisasi untuk melakukan pelaporan. Oleh sebab itu, salah satunya upayanya meningkatkan sosialisasi," kata Hadi saat ditemui dalam acara Rakernas Satgas Saber Pungli di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu.

Peningkatan sosialisasi aplikasi Siduli, menurut Hadi, menjadi hal penting lantaran sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang aplikasi pendahulunya yakni Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Hal tersebut membuat banyak masyarakat tidak mengetahui tata cara pelaporan jika menemukan praktek pungli yang dilakukan oknum pegawai pemerintah.

Hal tersebutlah yang menurut Hadi menjadi salah satu penyebab menurunnya persentase Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia dari tahun 2022 ke 2023.

Berdasarkan data yang dimiliki Hadi, persentase IPAK Indonesia di tahun 2022 berada di 3.93 persen. Ketika masuk ke 2023, persentase itu menurun menjadi 2,92 persen.

Kini, pihaknya telah memperbarui aplikasi SP4N menjadi Siduli yang dianggap memiliki sistem yang lebih cepat.

Dengan pembaruan aplikasi dan sosialisasi yang maksimal, Hadi yakin jumlah laporan praktek pungli dari masyarakat akan meningkat.

"Dengan demikian masyarakat akan menjadi whistleblower terhadap kasus pungli yang dilaporkan secara realtime," jelas Hadi.
Baca juga: Kemenko Polhukam luncurkan Siduli untuk permudah laporkan pungli
Baca juga: Hadi sebut pihaknya blokir 5.000 rekening terkait judi online