DPRD Kalsel studi banding rehabilitasi rumah tak layak huni ke Jatim

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup serta perumahan rakyat uji komparasi terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menangani RTLH antara lain dengan studi komparasi sebagai perbandingan dan bahan masukkan," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.

Ia mengatakan Komisi III DPRD Kalsel menyasar studi komparasi ke Jatim, karena provinsi itu tergolong baik menjalankan program RTLH.

"Kami berupaya untuk menyejahterakan masyarakat Banua di berbagai aspek, seperti rehabilitasi RTLH serta mitigasi bencana dan lainnya," ujar Abidinsyah.

Ia mengungkapkan Kalsel termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor sehingga perlu menjalankan program rehabilitasi atau renovasi rumah relatif lebih baik dan tahan terhadap bencana agar mengurangi kerugian dan kerusakan.

"Alhamdulillah, kami mendapat banyak masukkan dari Kota Surabaya yang dapat mempercepat pencapaian target dengan memperkuat fungsi pengawasan," ujar Abidiansyah.

Ia menuturkan DPRD Provinsi Kalsel mengupayakan agar Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana lebih untuk biaya perbaikan per rumah yang dilengkapi sanitasi.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jatim Akmarawita Kadir menuturkan Pemerintah Kota Surabaya menggulirkan program bedah rumah tidak layak huni "Tutilahu".

Menurut di, program tersebut berjalan sudah sejak lama dan terus berkelanjutan di Kota Surabaya.

"Di Surabaya, alhamdulillah lancar jadi rata-rata lebih dari 1.000 unit per tahun, namun masih kurang karena masih banyak yang membutuhkan. Jadi, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat agar lebih efektif pelaksanaannya," tutur Kadir.