Putusan itu menandai kali pertama seorang anak presiden yang sedang menjabat dinyatakan bersalah dalam kasus pidana.
Putusan bersalah dan potensi hukuman penjara terhadap Hunter Biden semakin meningkatkan risiko politik bagi Presiden Joe Biden dalam beberapa bulan menjelang pemilihan umum pada November mendatang.
Berbagai tantangan hukum yang lebih luas terhadap Hunter Biden memberikan kesempatan bagi Partai Republik untuk menggambarkan keluarga Biden sebagai sosok korup, kendati mereka tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh sang presiden.
Dakwaan pidana tersebut menuduh pria berusia 54 tahun itu berbohong tentang penggunaan narkobanya saat membeli senjata api pada 2018 dan kemudian kepemilikan senjata tersebut secara ilegal selama 11 hari.
Dia mencentang opsi "tidak" pada formulir pembelian senjata api federal terkait penggunaan narkoba ilegal atau kecanduan narkotika.
Dilansir dari CNN, dalam argumen penutup mereka pada Senin (10/6), jaksa penuntut berargumen bahwa putra presiden itu telah menggunakan narkoba selama bertahun-tahun sebelum membeli senjata tersebut dan bahwa penggunaan narkoba ini masih terus berlanjut selama berbulan-bulan setelahnya.
Sementara itu, tim hukum Hunter Biden menekankan bahwa tidak ada saksi yang menunjukkan penggunaan narkoba selama bulan ketika dia membeli senjata api tersebut.
Hunter Biden berpotensi menerima hukuman penjara hingga 25 tahun dan denda mencapai 750.000 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.295), meski jarang sekali terdakwa yang baru pertama kali melakukan pelanggaran menerima hukuman maksimal.
Presiden Biden dalam sebuah wawancara belum lama ini mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuni putranya, Hunter, jika terbukti bersalah atas tuduhan pidana kepemilikan senjata api.
Selain itu, Hunter Biden juga akan menghadapi persidangan lain terkait tuduhan pajak di Los Angeles, California, pada September mendatang. Hal ini berpotensi lebih lanjut mengekspos detail-detail bersifat negatif tentang keluarga sang presiden.
Persidangan Hunter Biden berlangsung hanya beberapa pekan sebelum debat pertama Presiden Biden melawan mantan Presiden Donald Trump, kandidat yang dianggap paling kuat sebagai calon presiden dari Partai Republik, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni.
Pada Mei lalu, seorang juri dari Manhattan menyatakan Trump bersalah atas 34 tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan catatan untuk menyembunyikan pembayarannya yang dilakukan kepada seorang bintang porno, menjadikannya mantan presiden pertama dalam sejarah AS yang dinyatakan bersalah dalam kasus pidana.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
