Kemenkeu: belum ada keputusan terkait akusisi PGN

Tidak ada `statement` untuk setuju, yang ada adalah setuju untuk mengkaji opsi terbaik. Opsinya bisa Pertamina-PGN atau status quo,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana akusisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk oleh PT Pertamina (Persero).

"Tidak ada statement untuk setuju, yang ada adalah setuju untuk mengkaji opsi terbaik. Opsinya bisa Pertamina-PGN atau status quo," katanya di Jakarta, baru-baru ini.

Bambang mengatakan opsi untuk melakukan akusisi muncul karena PT PGN merasa sulit untuk mendapatkan kemudahan akses hulu gas, namun saat ini belum ada satupun opsi yang telah disepakati terkait proses penyatuan dua perusahaan ini.

"Pertamina dia punya hulunya harusnya dia juga bisa bisnis di hilir, intinya belum ada keputusan. Nanti akan dicari solusi terbaik, tidak lucu juga kalau ada dua BUMN, satu BUMN, satu anak perusahaan BUMN bergerak di bidang yang sama," ujarnya.

Proses akusisi yang dapat memangkas biaya pengembangan "asset up stream" gas dan menciptakan lapangan bagi 4.000 tenaga kerja ini wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara keuangan negara, karena pemerintah merupakan pemilik modal dari perusahaan BUMN.(*)