AS masih tunggu tanggapan Hamas soal gencatan senjata

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan AS masih menunggu untuk melihat tanggapan bermakna dari pimpinan Hamas terhadap proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden.

Blinken kepada wartawan di Tel Aviv, Israel, Selasa, mengatakan dukungan Hamas pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyambut baik proposal gencatan merupakan sebuah "tanda harapan”.

"Itu adalah tanda yang penuh harapan, sama seperti pernyataan yang mereka keluarkan setelah Presiden mengajukan usulannya sepuluh hari yang lalu adalah sebuah harapan, tapi itu tidak meyakinkan,” kata Blinken.

“Apa yang meyakinkan ... adalah pernyataan yang datang dari Gaza dan dari pimpinan Hamas di Gaza. Itu yang penting, dan itulah yang belum kita miliki. Dan itulah mengapa saya katakan kita sedang menunggu,” katanya, menambahkan.

Menlu AS itu juga mengatakan bahwa kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali komitmennya pada proposal gencatan senjata dalam pertemuan dengan dirinya pada Senin (10/6) malam.

Blinken menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang dirancang AS dengan 14 suara mendukung dan tidak ada suara. Pencapaian di dewan itu, menurutnya, menunjukkan “banyak hal”, demikian dilaporkan Sputnik.

DK PBB mengesahkan resolusi nomor 2735 tahun 2024 untuk mewujudkan gencatan senjata serta penyelesaian secara komprehensif konflik di Jalur Gaza akibat agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan keputusan tersebut menegaskan pendirian DK PBB bahwa satu-satunya cara mengakhiri siklus kekerasan dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan adalah melalui penyelesaian di jalur politik.

“AS juga akan membantu memastikan Israel memenuhi kewajibannya, asalkan Hamas menerima usulan ini,” kata Thomas-Greenfield, seperti dikutip dalam pernyataan pers PBB yang diterima di Jakarta, Selasa.

Resolusi tersebut menyetujui penerapan penyelesaian perang Israel-Hamas dalam tiga tahap, sebagaimana yang diusulkan Presiden AS Joe Biden beberapa waktu yang lalu.