Diskominfos Bali sebut proyek Turyapada Tower selesai 4 Juli 2024

Sekarang sudah 97,5 persen, mudah-mudahan tanggal 4 Juli sudah bisa 100 persen

Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana menyebutkan proyek pembangunan Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart (KBS) 6.0 Kerthi Bali yang terletak di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, akan selesai 100 persen pada 4 Juli 2024.

"Sekarang sudah 97,5 persen, mudah-mudahan tanggal 4 Juli sudah bisa 100 persen," kata Gede Pramana di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, antena dan sejumlah bangunan utama pada Turyapada Tower sudah selesai dibangun dan yang masih sedang dalam pengerjaan saat ini meliputi jembatan kaca dan sejumlah ornamen Bali.

Pramana mengatakan pada 4 Juli 2024 akan dilakukan provisional hand over (PHO) atau penyerahan pertama dari PT Hutama Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali.

"Itu masa pemeliharaannya setahun. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga bisa selesai," ucap Pramana menambahkan.

Turyapada Tower yang dibangun di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng itu puncak towernya akan berfungsi sebagai pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet dan radio.

Tower dengan ketinggian 146 meter dan alokasi anggaran Rp311 miliar ini juga dilengkapi wahana edukasi berupa planetarium, laboratorium pendidikan, sky walk, restoran putar, jembatan kaca, museum komunikasi hingga tersedia fasilitas glamping.

Jika Turyapada Tower telah beroperasi, nantinya mampu mengoptimalkan siaran televisi digital dengan jangkauan mencapai 80 persen wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Selain itu berfungsi pula sebagai daya tarik pariwisata baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Peletakan batu pertama pembangunan menara (tower) telekomunikasi Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali telah dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster pada 23 Juli 2022.

Sebelumnya proyek Turyapada Tower ditargetkan dapat dirampungkan pada 26 Desember 2023, namun mengalami penundaan karena kendala faktor cuaca dan pendanaan dari pemerintah provinsi setempat.