“Salah satu yang kita fokus menambah luasan konservasi yang tertutup, dengan demikian wilayah-wilayah terumbu karang bisa terjaga dengan baik,” ujar Trenggono di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan, dari tambahan anggaran TA 2025 yang diusulkan ke DPR yakni sebesar Rp4,47 triliun salah satunya memang untuk melindungi kawasan konservasi Indonesia.
Namun demikian soal besaran yang akan dikucurkan untuk konservasi, ia menyebut masih akan mengkajinya lebih jauh bersama jajarannya, terutama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP.
Adapun dalam rapat bersama DPR hari ini, Trenggono mengusulkan tambahan anggaran TA 2025 sebesar Rp4,47 triliun. Usulan itu diajukan agar kebijakan ekonomi biru yang mengedepankan keberlanjutan ekologi diusung KKP dapat berjalan dengan baik.
“Diharapkan (usulan tambahan anggaran) menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025. Sehingga usulan pagu indikatif KKP tahun 2025 menjadi Rp10,7 triliun,” ujarnya.
Diketahui, KKP menargetkan kawasan konservasi di Indonesia mampu mencapai 30 persen pada 2045.
Adapun kebijakan ekonomi biru KKP terdiri dari lima cakupan, yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Baca juga: Menjaga ekosistem laut dan pesisir Indonesia dengan ekonomi biru
Baca juga: Menteri KP: Morodemak jadi percontohan konservasi laut berkelanjutan
Baca juga: KKP: Masyarakat Hukum Adat jadi ujung tombak konservasi laut RI
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
