Menkeu: Tingkat kemiskinan secara spasial masih jadi tantangan

perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5 persen telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tingkat kemiskinan secara spasial masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

“Tantangan penurunan kemiskinan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan pada mayoritas provinsi telah berada di bawah level sebelum COVID-19. Artinya, ada pemulihan yang terjadi usai mengalami shock perekonomian saat krisis pandemi pada periode tersebut.

Hanya Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan antara 2019 dan 2023, di mana Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari 8,4 persen menjadi 8,79 persen dan Pulau Bali dari 3,8 persen menjadi 4,25 persen.

Namun, tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali berada di bawah level 10 persen. Sama halnya dengan Kalimantan dan Sumatra yang juga mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Sementara pulau lainnya yang masih melampaui level tersebut.

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yaitu masing-masing sebesar 24,76 persen dan 16,99 persen pada 2023.

Sedangkan tingkat kemiskinan di Maluku tercatat pada level 12,29 persen dan Sulawesi 10,08 persen.

Menkeu mengatakan pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, terutama seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemulihan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5 persen telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar dia.

Untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7 persen sampai 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023.

Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513,0 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Adapun langkah yang akan ditempuh di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Baca juga: Indonesia bagikan praktik baik tangani kemiskinan ekstrem di forum G20
Baca juga: Pj Gubernur Jatim optimistis akhir tahun kemiskinan ekstrem nol persen
Baca juga: Pemkot Jakpus turunkan angka kemiskinan dengan perluas lapangan kerja