Timor Leste tuntut Australia ke pengadilan

Den Haag (ANTARA News) - Timor Leste pekan depan menuntut Australia di pengadilan Internasional terkait spionase.

Kasus yang dibawa ke pengadilan Internasional (ICJ) di Den Haag Belanda itu menyangkut perjanjian minyak dan gas yang kontroversial dan ditandatangani pemerintah Dili tahun 2006.

Timor Leste menginginkan agar hakim ICJ memutuskan bahwa Australia harus mengembalikan dokumen yang diambil oleh intelijen Negeri Kangguru itu.

Dokumen yang diminta Timor Leste itu terkait usaha pemerintah Dili yang ingin membatalkan perjanjian tahun 2006 tersebut.

" Sangat sederhana: kami ingin dokumen kami kembali. Australia secara tidak sah mengambil dokumen milik Timor -Leste," kata juru bicara pemerintah Timor Leste Agio Pereira kepada AFP.

Dili menginginkan batalnya perjanjian dengan Canberra itu dengan alasan Australia memata-matai para menteri Timor Leste demi keuntungan komersial.

Australia diduga melakukan spionase dengan menyusup pada proyek bantuan renovasi kantor kabinet Timor Leste.

Spion Australia diduga memasang alat penyadap di dinding-dinding kantor kabinet pada tahun 2004 agar bisa menguping pembahasan tentang perjanjian itu.

Perjanjian bernama Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea ( CMATS) itu berisi pembagian 50-50 dari hasil bidang energi maritim antara Australia dan Timor Leste. Nilainya diperkirakan 36 miliar dolar AS.

Pemerintah Timor Leste menandatangani perjanjian tersebut "saat rapuh dan rentan ketika baru memulai perjalanan sebagai bangsa," kata Pereira.

"Sekarang, 2014, kami bertindak dengan berdasarkan informasi data, dan analisis baru, antara lain bahwa Australia mungkin telah bertindak dengan itikad buruk dan melanggar hukum internasional."

Media-media Australia melaporkan bahwa bagian terbesar dari minyak di Laut Timor dan gas berada di wilayah Timor Leste.

Langkah pertama Timor Leste adalah meminta ICJ untuk memerintahkan Australia mengembalikan dokumen yang diambil intelijen Negeri Kangguru itu pada November 2013.

Dokumen itu diambil saat para intel dalam negeri Australia menggeledah kantor pengacara Bernard Collaery yang mewakili Timor Leste.

Collaery, mewakili Timor Leste, tahun lalu mengajukan gugatan lewat Permanent Court of Arbitration untuk membatalkan perjanjian CMATS.

Agen Australia juga menggeledah kediaman seorang mantan intelijen mereka yang beralih menjadi pemasok informasi yang memberatkan Canberra dalam kasus arbitrasi tersebut.

Australia selama ini tidak mau berkomentar soal penggeledahan tersebut namun Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan tiindakan itu demi kepentikan nasional.

Dili telah meminta "penetapan sementara" hingga ICJ menjatuhkan putusan pada kasus ini.

Penetapan sementara yang diinginkan Timor Leste antara lain dokumen itu diserahkan ke pengadilan dan jaminan bahwa Australia tidak akan menyadap komunikasi antara pejabat Timor Timur dengan penasihat hukumnya.