Gubernur Kepri: Realisasi pendapatan APBD hingga Juni Rp1,5 triliun

Setiap OPD harus menjalankan tugas dan fungsinya secara terarah serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan realisasi pendapatan APBD per 7 Juni 2024 telah mencapai Rp1,532 triliun atau 36,33 persen dari target Rp4,216 triliun.

"Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan realisasi per 31 Mei 2024," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.

Sementara realisasi belanja APBD Kepri untuk tahun anggaran 2024, dari total pagu sebesar Rp4,345 triliun, telah terealisasi sebesar Rp1,383 triliun atau 31,83 persen hingga 7 Juni 2024. Capaian ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen dari realisasi per 31 Mei 2024.

Kemudian, untuk pengadaan barang dan jasa APBD Kepri tahun anggaran 2024 hingga 7 Juni 2024 sebanyak 52 paket tender dengan nilai pagu Rp130,5 miliar telah masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

"Sedang paket tender yang sudah selesai per 7 Juni 2024, sebanyak 45 paket tender dengan pagu Rp122,1 miliar," ungkap Ansar.

Gubernur Ansar menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap pentingnya percepatan realisasi anggaran dan optimalisasi penggunaan APBD guna mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Ia mengajak OPD dan jajaran Pemprov Kepri harus bekerja keras dan bahu-membahu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

"Maka itu, kita rutin rapat evaluasi bersama OPD untuk mengetahui kekurangannya dan segera melakukan perbaikan," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar OPD di lingkungan Pemprov Kepri untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Semua pihak harus bekerja keras dan bersinergi untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Gubernur Ansar juga menginstruksikan agar setiap OPD meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan. Ia meminta setiap kepala OPD untuk memberikan laporan terperinci mengenai capaian dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dan akan diambil.

"Setiap OPD harus menjalankan tugas dan fungsinya secara terarah serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana," kata Ansar.