KSP: Kekuatan beragama kunci keharmonisan berbangsa

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan bahwa masyarakat yang memeluk ajaran agamanya dengan kuat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan berbangsa di negara majemuk.

"Kalau semua orang belajar agamanya masing-masing dengan dalam, maka sebetulnya tidak ada inferioritas di situ," ujar Ruhaini di kawasan Menteng, Jakarta, Senin.

Dengan begitu, apabila masyarakat menyampaikan salam lintas agama tak serta-merta melunturkan kepercayaannya.

"Tidak akan runtuh hanya karena bilang assalamualaikum atau tidak akan runtuh kalau misal kita katakan syalom," jelasnya.

Menurutnya, relasi antarorganisasi keagamaan di Indonesia juga sudah baik, karena itu harmonisasi pada tingkat elite harus dibawa ke tingkat dasar yang banyak memiliki ketegangan.

Adapun program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) menekankan agar masyarakat belajar dari agamanya sendiri. Hal ini cukup membantu melihat keberagaman agama di Indonesia.

Selain itu, salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antarumat beragama. Dialog ini dapat membantu mendorong sikap saling menghargai dan memahami antarumat beragama.

Pada Sabtu (30/12/2023), Kementerian Agama mendorong Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim dan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) untuk bersinergi membina umat, sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

"Majelis taklim dan penyuluh agama dapat bersinergi. Tugas kami adalah mendukung, memfasilitasi, dan mengafirmasi peningkatan kapasitas," ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam keterangannya.

Kamaruddin mengatakan penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat.

Beberapa penelitian di Litbang Kemenag menemukan bahwa diseminasi pemahaman keagamaan atau peningkatan literasi keagamaan di masyarakat bersumber dari majelis taklim. Menurut dia, ada 97 ribu majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi mengatakan IPARI dan Pokja Majelis Taklim selain akan melakukan gerakan bersama penguatan moderasi beragama, juga akan sekaligus penguatan bela negara.

"Kita akan bersama Kementerian Pertahanan mendiskusikan tentang bagaimana format bela negara. Ini akan inline dengan kegiatan moderasi beragama dan kegiatan bela negara," kata Zayadi.