KI Pusat: Pemerintahan yang terbuka jadi solusi Indonesia Emas 2045

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Pusat RI menyebutkan keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkungan pemerintah atau pemerintahan yang terbuka dalam informasi akan menjadi solusi untuk menjawab tantangan terpenuhinya indikator menuju Indonesia Emas 2045.

“Pemerintahan yang terbuka menjadi solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wakil Ketua KI Pusat RI Arya Sandhiyudha setelah membuka seminar nasional keterbukaan informasi publik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin.

Ia menyebutkan topik tentang keterbukaan informasi publik secara global seringkali membahas tentang tata kelola pemerintahan yang terbuka, maka tantangan keterbukaan informasi publik yang dihadapi negara saat ini dapat dijawab melalui peran yang ada di Komisi Informasi.

Menurut Arya, prinsip KI dalam menjalankan tugas dilandasi oleh Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk membuka akses secara mudah dan luas yang melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Karena itu, kata dia, kegiatan seminar nasional keterbukaan informasi publik yang mengangkat tema “Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas 2045” tersebut, akan menampung berbagai saran dan masukan dari para narasumber yang dihadirkan tentang bagaimana performa keterbukaan informasi pada sektor ekonomi, politik, budaya, dan lainnya.

Arya menjelaskan sebagai negara demokrasi ada tantangan khusus yang dituntut untuk melakukan peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya dalam format tata kelola pemerintahan.

“Berdasarkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi. Pada 2022 skor nasional IKIP berada di angka 74, lalu pada 2023 di angka 75, angka ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemberian akses informasi publik kepada masyarakat,” ujarnya pula.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir secara virtual, mengatakan agenda Rakornas KI yang berlangsung di Kalimantan Selatan menjadi kesempatan meningkatkan pemahaman penyelenggaraan negara untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat.

“Harus berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan prinsip gercep, geber, dan gaspol. Kita kolaborasi bekerja keras dan cerdas, semoga rakornas KI se-Indonesia berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik,” ujar Sandiaga.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber dari tokoh pengusaha, politik, pemerintah pusat, keamanan, dan lainnya, yang mana kegiatan ini sebagai permulaan dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI se-Indonesia Ke-15 yang akan berlangsung pada 10-13 Juni 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain seminar, ada juga agenda diskusi publik, dan dilanjutkan dengan agenda utama Rapat Pleno KI se-Indonesia.