INFID pastikan Festival HAM di Bitung tepat sasaran untuk masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Indonesian NGO Forum on International Development (INFID) memastikan gelaran "Festival Hak Asasi Manusia" yang diselenggarakan pada 29 Juni sampai 31Juni 2024 akan tepat sasaran untuk seluruh kalangan masyarakat, agar seluruh masyarakat dari mulai kelas kalangan bawah, menengah hingga atas mendapatkan edukasi tentang HAM dan upaya perlindungannya.

"Kita memilih tempat penyelenggaraan yang lebih dekat ke publik jadi menggunakan ruang-ruang publik juga, balai desa, ruang kelas dan ruang yang bisa lebih mudah diakses publik sehingga masyarakat tidak memiliki keraguan untuk datang," kata Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman setelah menandatangani kerja sama antara INFID dengan pemerintahan terkait penyelenggaraan festival HAM di Jakarta, Senin.

Iwan menjelaskan, Festival Hak Asasi Manusia merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh pihaknya bekerja sama dengan pemerintah.

Dalam kegiatan ini, INFID mengundang masyarakat dalam sebuah forum untuk sosialisasi tentang HAM, karena itu INFID juga membangun ruang dialog kepada masyarakat untuk berdiskusi tentang ragam pelanggaran HAM dan cara untuk mempertahankannya.

Hal tersebut dilakukan INFID agar masyarakat bisa mengetahui apa itu HAM, batasan HAM dan cara memperjuangkannya ketika mengalami penindasan.

Upaya mengedukasi itu harus dilakukan terkhusus untuk masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki pengetahuan banyak soal HAM.

Menurut Iwan, dipilihnya Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia sudah ditentukan sejak 2022. Bitung juga akan menjadi tempat pertama di luar Jawa yang menjadi tuan rumah festival itu sejak kegiatan tersebut dimulai 10 tahun lalu.

"Setelah ini, kita berharap akan ada tempat di Indonesia Timur yang menjadi tuan rumah. Karena isu pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Sumatra dan wilayah Indonesia Timur," kata Iwan.

Dengan gelaran Festival Hak Asasi Manusia ini, Iwan berharap masyarakat bisa semakin "melek" akan HAM sehingga angka pelanggaran HAM di daerah-daerah bisa ditekan.