Legislator desak bea masuk bus publik dihapuskan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah pusat untuk menghapuskan bea masuk bagi impor bus yang akan dijadikan transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia.

"Karena pengadaan busway belum bisa dipenuhi oleh industri bus dalam negeri, kami desak pemerintah untuk merealisasikan pembebasan bea masuk atau nol persen bagi pengadaaan busway di seluruh Indonesia," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, langkah tersebut diperlukan pada saat ini karena penggunaan busway sebagai transportasi publik massal dinilai menjadi salah satu pemecahan yang efektif dalam rangka mengatasi permasalahan kemacetan di sejumlah daerah.

"Pemerintah juga harus tegas dalam keberpihakan untuk transportasi publik, sebab, disamping membangun kelompok masyarakat menengah ke bawah juga sekaligus mengurangi potensi kemacetan yang terus bertambah," katanya.

Ia memaparkan, saat ini tercatat sebanyak enam kota besar yang membangun proyek busway sebagai transportasi massal yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Evert Erens Mangindaan telah menyatakan bahwa pihaknya menginginkan kepala dan pemerintahan daerah serius dalam mengembangkan transportasi perkotaan yang berguna untuk menciptakan transportasi murah bagi warga.