Wakil Ketua MPR: Pilkada harus jadi pesta demokrasi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai gelaran terakhir dari rangkaian Pemilu 2024 sudah seyogianya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.

Selain melakukan pencoblosan, menurutnya, rakyat sebagai pemilih tak perlu sungkan untuk berpartisipasi sejak dini dalam proses penjaringan calon oleh partai politik. Mereka berhak menyuarakan dukungan bagi figur-figur yang mereka anggap kompeten.

"Rakyat Indonesia telah memiliki presiden dan wakil presiden terpilih, demikian pula halnya dengan wakil-wakil mereka di parlemen, namun demikian hajatan politik elektoral belum selesai," kata Jazilul dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan rakyat pun berhak mengkritisi jika ada partai politik yang mengusung calon-calon yang memiliki permasalahan hukum, karena Pilkada yang akan diadakan pada 27 November 2024 hendaknya menjadi momentum untuk mengakselerasi program-program yang telah dicanangkan.

"Rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang merupakan bagian integral dari rezim Pemilu di Indonesia," kata dia.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8 persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan lebih mudah tercapai jika dalam Pilkada kali ini figur-figur yang mumpuni dalam mengelola potensi sumber daya alam daerah terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Menurutnya, figur-figur mumpuni untuk memimpin daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah semaksimal mungkin yang berkontribusi pada pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, ada juga peluang-peluang yang perlu kita optimalkan bersama. Partai politik sebagai pilar demokrasi semakin besar kontribusinya dalam perbaikan sistem dan tata kelola politik pemerintahan," katanya.