Samarinda (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melibatkan pentahelix untuk mempercepat penurunan angka stunting, mengingat prevalensi stunting Kaltim pada akhir 2023 masih tinggi yang mencapai 22,9 persen.
Pentahelix tersebut meliputi akademisi, perusahaan untuk penyaluran tanggung jawab sosial, komunitas, pemerintah dalam hal ini instansi terkait, dan media sebagai alat untuk publikasi agar masyarakat luas memahami program yang dijalankan pemerintah.
Baca juga: DKP3A Kaltim sasar remaja putri tekan stunting masa depan
Yulia yang juga Wakil Ketua II Pokjanal Posyandu Provinsi Kaltim mengatakan, untuk mengejar target capaian tersebut diperlukan rencana aksi Posyandu Serentak se-Kaltim, yang bertujuan untuk memberikan semangat semua kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil maupun ibu menyusui.
Baca juga: Dinas Kesehatan: Angka stunting di Kaltim kategori sedang
"DPMPD selaku sekretaris dalam Pokjanal Posyandu Provinsi Kaltim dalam rangka intervensi percepatan penanganan stunting perlu melibatkan berbagai pihak agar upayanya menekan stunting segera terwujud. Sedangkan target intervensi adalah bulan Juni ini harus selesai, karena awal Juli dilakukan evaluasi," katanya.
Baca juga: Pemprov Kaltim targetkan penurunan kasus stunting 14 persen pada 2024
"Secara langsung digelar di Posyandu Kemuning yang dihadiri berbagai unsur dari pentahelix tersebut, sedangkan secara daring dihadiri oleh semua posyandu pemerintah desa, kelurahan, dan pihak terkait lain. Kegiatan utama adalah layanan posyandu dan pemberian makanan tambahan," katanya.
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024