PJLP kelurahan disarankan bisa dilatih penanganan kebakaran

Pola ini harus sesuai dengan asas kemanfaatan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyarankan agar Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di setiap kelurahan dibekali keahlian untuk dijadikan personel Dinas Gulkarmat.

"Pola ini harus sesuai dengan asas kemanfaatan," kata Inggard saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dari data yang ada, personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI hanya asa 3.800 personel.

Jumlah tersebut, kata Inggard, belum cukup menjangkau 267 kelurahan dari 44 kecamatan yang ada di wilayah DKI Jakarta, sehingga diperlukan upaya penambahan.

Karena jumlah tersebut lanjut dia, tentu masih jauh dari angka ideal yang dibutuhkan oleh Dinas Gulkarmat DKI sesuai rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Ngeri (Kemendagri).

"Rekomendasi tersebut mengisyaratkan Dinas Gulkarmat DKI memiliki 11.200 personel. Kita harap ada rapat kerja menyangkut masalah kepegawaian, bersama Biro ORB (Organisasi dan Reformasi Birokrasi), kemudian BKD (Badan Kepegawaian Daerah), serta asisten pemerintahan," katanya.

Inggard mengatakan dengan kurangnya anggota Dinas Gulkarmat, maka PJLP di setiap kelurahan harus dibekali keahlian untuk dijadikan personel Dinas Gulkarmat agar jumlah ideal dimaksud bisa terpenuhi.

Menurut dia, jika jumlah personel ideal, maka kualitas pelayanan akan meningkat dan jumlah kasus kebakaran atau kerugian yang dialami korban juga bisa ditekan.

"Kalau sudah dilatih, tinggal mutasi saja. Karena tidak mungkin PJLP ditambah terus. Tapi, kita berharap memang yang namanya Dinas Gulkarmat ini perlu optimalisasi jumlah personel," ujarnya.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengakui, memerlukan penambahan jumlah personel seiring dengan adanya petugas yang pensiun.

Menurut dia, saat ini petugas yang berjaga itu hanya tiga orang, padahal idealnya setiap pos yaitu enam orang sehingga dengan minimnya jumlah petugas tentu ada fungsi yang tidak terlayani.

"Maka kebutuhan personel ini jadi hal yang sangat 'urgent' bagi kami," katanya.