Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita ekonomi pada Rabu (5/6) masih layak untuk dibaca, mulai dari pemadaman listrik total di Sumatera Barat yang tak kunjung pulih, hingga pernyataan pemerintah untuk tidak akan tergesa-gesa menerapkan pungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berikut rangkuman berita kemarin yang layak disimak lagi pada Kamis pagi ini:

PLN masih cari penyebab utama pemadaman listrik total di Sumbar

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) masih mencari penyebab utama padamnya listrik secara total atau blackout yang menimpa sekitar 600 ribu pelanggan di wilayah tersebut.

"Kejadiannya masih dalam investigasi. Padamnya listrik ini dimulai Selasa (4/6/2024) pukul 10.57 WIB di jalur transmisi Lahat-Lubuk Linggau dan ini sedang dilakukan inspeksi," kata General Manager PLN UID Sumbar Eric Rossi Priyo Nugroho di Padang, Sumbar, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Kementerian PUPR: Pemerintah tidak buru-buru tarik iuran Tapera

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa menerapkan pungutan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Iya (tidak terburu-buru), seperti yang disampaikan tadi begitu, dengan kehati-hatian tetap didepankan,” ujar Herry Trisaputra Zuna kepada awak media usai Media Briefing Terkait Update Program Tapera di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Menko Luhut: Uni Eropa mulai akui hak Indonesia larang ekspor nikel

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa Uni Eropa mulai mengakui Indonesia berhak melakukan pelarangan ekspor bijih nikel atau nickel ore.

"Mereka (Uni Eropa) sekarang sudah mulai mengakui bahwa kita punya hak untuk itu (melarang ekspor bijih nikel)," ujar Luhut yang ditemui setelah menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Stafsus Menteri BUMN sebut anak usaha Kimia Farma rekayasa keuangan

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan dari anak usaha Kimia Farma.

“Kimia Farma juga demikian. Ada inilah, rekayasa keuangan,” kata Arya usai meresmikan Vending Machine UMKM PT Pegadaian di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah usahakan lokasi rumah Tapera tak jauh dari perkantoran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pemerintah berupaya agar lokasi pembangunan rumah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memiliki waktu tempuh yang terjangkau dari pusat-pusat perkantoran.

“Tentunya kita ingin masyarakat tadi bisa bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang terjangkau (dari lokasi kerja), sekitar satu jam,” ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024