KIP wajibkan legislator terpilih di Aceh Barat laporkan LHKPN ke KPK

Meulaboh (ANTARA) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada legislator (anggota dewan terpilih) DPRK Aceh Barat periode 2024-2029, agar segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

“Pelaporan harta kekayaan penyelenggara ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara termasuk anggota legislatif,” kata Komisioner KIP Kabupaten Aceh Barat, Teuku Novian Nukman kepada ANTARA di Meulaboh, Rabu.

Menurutnya, pelaporan LHKPN tersebut sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dalam PKPU dinyatakan bahwa calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada Instansi terkait yang berwenang memeriksa laporan hartakekayaan penyelenggara negara.

Kemudian ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan.

Selanjutnya, kata Teuku Novian, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KIP Kabupaten Aceh Barat tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Oleh karena itu, kata Teuku Novian, setiap anggota DPRK Aceh Barat terpilih periode 2024-2029 agar segera melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dilakukan pelantikan.

Ia mengatakan pelaporan LHKPN merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara negara, agar melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, demikian Teuku Novian.