TNI perlu Rp300 miliar biaya pengamanan Pemilu 2014

... kami akan mendapatkan sekitar Rp100 miliar untuk pengamanan Pemilu... "

Jakarta (ANTARA News) - Berapa biaya pengamanan Pemilu 2014 secara ideal? Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengungkapkan, bagi TNI jumlahnya sekitar Rp300 miliar, itupun sifatnya membantu kepolisian.

"Rencananya kami akan mendapatkan sekitar Rp100 miliar untuk pengamanan Pemilu. Namun, idealnya untuk pengamanan membutuhkan Rp300 miliar," kata Moeldoko, seusai Rapat Pimpinan TNI 2014, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, anggaran Rp100 miliar untuk keperluan itu jauh dari keperluan nyata TNI. Markas Besar TNI juga masih menunggu perkembangannya karena mengenai anggaran pengamanan Pemilu 2014 yang masih belum final.

"Jumlahnya berapa, didukung atau tidak. Direncanakan Rp100 miliar, namun masih sangat kurang karena kami akan menggelar seluruh kekuatan yang ada di Indonesia," jelas Moeldoko.

Ilustrasi sederhana, satu jam terbang C-130H Hercules memerlukan biaya sekitar 4.000 dolar Amerika Serikat. Jarak Jakarta-Manado memakai Hercules sekitar lima jam terbang.

TNI, kata Moeldoko, akan melengkapi seluruh personel Pasukan Penanggulangan Huru-hara dengan perlengkapan yang baru. Pasca reformasi, perlengkapan personel itu sudah tak ada lagi, sehingga harus dibeli lagi.

TNI bersama Kepolisian Indonesia, kata dia, telah membuat sejumlah kesepakatan pengamanan Pemilu 2014 mengingat kedua pihak itu menjadi garda pengamanan terdepan nanti.

TNI baru saja menyelesaikan Rapat Pimpinan TNI 2014, sebagaimana halnya dengan Kepolisian Indonesia.

"Agar tidak terjadi blunder dalam pelaksanannya dan sesuai aturan yang benar. Kami tidak ingin tindakan teknis dan taktis menghasilkan blunder di lapangan. Oleh karena itu, kami telah melakukan kesepakatan teknik dan taktik," kata Moeldoko.

Dia mengurai sedikit, secara taktis TNI tak diberi sektor alias wilayah pengamanan dan tak boleh berhadapan langsung dengan massa, karena TNI hanya bersifat penebalan. Sehingga komando pengendalian pada tingkat teknis dan taktis masih berada di kepolisian.

"Selain pemilu, TNI tetap bagaimana membantu rekan-rekan kepolisian dalam menghadapi terorisme, persoalan-persoalan ilegal dan lainnya. Kepentingan strategis jangka pendek yang akan kita selesaikan," kata Moeldoko.