Komisi II DPR RI kritisi penyaringan PPK dan PPS

Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Junimart Girsang mengkritisi penyaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Perlu kita kritisi menyangkut PPK dan PPS ini harus betul-betul melalui saringan yang selektif. Mereka harus punya integritas, dan harus betul-betul punya semangat nasionalisme Pancasila, itu yang paling pokok," urainya saat melakukan Kunjungan Kerja di Sulsel, Selasa.

Pasalnya, kata dia, hampir semua daerah yang memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu ialah karena kerja-kerja para PPK dan PPS yang tidak sesuai dengan SOP.

Badan Ad Hoc ini dinilai menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia, sehingga harus memiliki integritas dan nasionalisme tinggi terhadap Pancasila dan negara.

Selain itu, yang menjadi arahan Junimart pada Kunjer kali ini ialah penguatan sinergi antara KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar Pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar.

"Bagaimana mungkin bisa Bawaslu mengawasi KPU sementara saat Bawaslu punya temuan tetapi untuk mengklarifikasi kepada KPU malah KPU tidak mau memberikan data, maka dari itu sinergi harus terjalin kuat antara KPU dan Bawaslu," urainya.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan bahwa arahan Komisi II DPR RI akan menjadi perhatian penuh dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan Pilkada dan masyarakat semakin lama semakin dewasa, semakin pintar dan in syaa Allah Pilkada Sulsel akan bisa berjalan dengan baik. Kami sangat optimistis soal itu," ujar Zudan.

Baca juga: Komisi II DPR setujui 2 Rancangan PKPU tentang Pilkada 2024
Baca juga: Ketua Komisi II DPR: Kita harus evaluasi sistem pemilu