KKP Perkuat Ekonomi Kelautan NTT

Jakarta, 11/1 (ANTARA) -- Dalam upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus memberikan dukungan anggaran baik dari APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Di antaranya, KKP memberi bantuan program melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 19 miliar. "Bantuan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut kegiatan Direktif Presiden Tahun 2013 yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan Ekonomi Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat kelautan NTT". Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kunjungan kerja di Kupang NTT, Sabtu (11/1).

Sharif menjelaskan, program yang diluncurkan khusus untuk Provinsi NTT merupakan wujud keprihatinan Presiden SBY terhadap kehidupan dan kondisi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi NTT. Adapun tujuan dan manfaat program tersebut, diantaranya untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Ketiga, meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan. "Program ini secara langsung juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini adalah masyarakat nelayan) dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil," ujarnya.

Menurut Sharif, dalam pelaksanaan Direktif Presiden untuk pembangunan dan pemberian lapangan kerja bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) NTT, KKP melaksanakan beberapa kegiatan yang langsung mendukung program tersebut. Di antaranya, bantuan 13 unit kapal penangkap ikan ukuran 10 GT serta bantuan paket sarana penangkapan ikan berupa mesin tempel 5 HP, bahan jaring, lampu celup dan GPS. Untuk isteri nelayan, KKP memberikan bantuan paket alat pembuat Abon Ikan. "Kunjungan kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas saya sehari - hari. Saya sangat meyakini bahwa kebijakan dan program yang baik, tidak akan mungkin tersusun dan terimplementasikan jika kita tidak sungguh - sungguh mengetahui kondisi serta aspirasi riil yang ada di lapangan," tutur Sharif.

Sharif mengharapkan seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di NTT dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya agar memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat /nelayan. "Tak lupa agar kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian / lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha," katanya.

Potensi Besar

Sharif menuturkan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Namun demikian, potensi yang baru dimanfaatkan diperkirakan masih kurang 10 persen. Bahkan menurut studi McKinsey Global Institute, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. Menurut McKinsey, 4 besar sektor yang akan menjadi penopang utama ekonomi Indonesia ke depan adalah sumber daya alam, pertanian, perikanan, dan jasa. "Dari potensi tersebut terdapat peluang ekonomi senilai lebih US$ 1,8 triliun," tandasnya.

Dalam upaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, KKP merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk. Kedua, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan meningkatkan penguatan iptek kelautan dan perikanan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. "KKP juga telah melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat pengawasan," ujarnya.

Kebijakan KKP tersebut, tegas Sharif, selanjutnya diakselerasikan melalui strategi industrialisasi dengan pendekatan ekonomi biru (blue economy). Di mana Industrialisasi pada hakikatnya adalah peningkatan nilai tambah sedangkan ekonomi biru melengkapinya melalui pelaksanaan prinsip - prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, nilai ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan akan tergarap optimal, dan di sisi lain daya dukung lingkungan dapat terjaga keberlanjutannya. "Kita pun dituntut makin kreatif dan inovatif di tengah lingkungan dan permasalahan yang juga bergerak dinamis. Terlebih lagi tuntutan dunia internasional terhadap pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan juga semakin ketat dan kencang," tambahnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lembar Fakta

Penyerahan secara simbolis bantuan Pengembangan Kegiatan Kelautan dan Perikanan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total Nilai sebesar Rp. 19.002.293.000 (sembilan belas milyar dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari:

1. Kapal Penangkap Ikan 10 GT sebanyak 13 (tiga belas) unit senilai Rp. 8.866.143.000 (delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) diserahkan kepada KUB yang namanya kami sebut untuk menuju ke atas panggung, yaitu :
1) KUB. Restu Ibu, dari Kabupaten Ngada;
2) KUB Tidar, dari Kota Kupang;
3) KUB Sehati, dari Kota Kupang;
4) KUB OAN Timur, dari Kabupaten Kupang;
5) KUB Fajar, dari Kabupaten Kupang;
6) KUB Layar Samudera, dari Kabupaten Alor;
7) KUB Cinta Bahari, dari Kabupaten Belu;
8) KUB Belu Buton, dari Kabupaten Belu;
9) KUB Nekmese, dari Kabupaten Timor Tengah Utara;
10) KUB Wai Tiu, dari Kabupaten Timor Tengah Utara;
11) KUB Mau Maju, dari Kabupaten Flores Timur;
12) KUB Wairkoja, dari Kabupaten Sikka;
13) KUB Bintang Terang, dari Kabupaten Sikka;

2. Paket bantuan sarana perikanan tangkap untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota senilai Rp. 515.975.000 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berupa :
1) Mesin Tempel 5 HP sebanyak 10 Unit;
2) Jaring Gillnet sebanyak 50 unit;
3) Lampu Celup sebanyak 15 unit;
4) GPS sebanyak 25 unit.
dan bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya untuk 15 (lima belas) Kabupaten sebanyak 60 (enam puluh) paket senilai Rp. 3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Diserahkan secara simbolis kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur.

3. Bantuan sarana produksi peningkatan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebanyak 80 (delapan puluh) paket senilai Rp. 2.796.200.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Diserahkan secara simbolis kepada KUB Khairunnissa, Kota Kupang.

4. Paket bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota senilai Rp. 2.923.975.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Diserahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dan selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan pelatihan dan penyuluhan serta pendidikan bagi masyarakat nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan