Anggota DPR ingatkan Mendes libatkan tokoh adat pada pembangunan Papua

Jadi dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dari pusat, perlu juga sentuhan kepada mereka sehingga peran mereka itu dikuatkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk melibatkan tokoh dan masyarakat adat dalam melakukan berbagai program pembangunan serta pelayanan di Papua.

”Jadi dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dari pusat, perlu juga sentuhan kepada mereka sehingga peran mereka itu dikuatkan,” kata Willem dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Mendes PDTT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa para tokoh adat mempunyai peran yang penting di Papua, dimulai dari melerai konflik hingga pengambilan keputusan-keputusan.

”Mereka punya peran sangat penting, setiap ada konflik peran mereka sangat penting. Di sana tidak perlu tentara, tidak perlu polisi. Mereka hati-hati sudah damai," ucapnya.

Baca juga: Mendes sampaikan lima strategi entaskan kemiskinan ekstrem di Papua

Menanggapi hal itu, Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menyatakan pihaknya akan mengakomodasi usulan tersebut. "Kami tentunya akan mengakomodasi usulan itu," ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut Gus Halim telah memaparkan sejumlah hal, antara lain perkembangan pelaksanaan program prioritas Kemendes PDTT.

Ia mengatakan kegiatan prioritas Kemendes PDTT, khususnya bantuan kepada desa dan/atau masyarakat desa, seperti desa wisata, bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan infrastruktur keimigrasian masih dalam tahap penyelesaian administrasi sosialisasi dan pengecekan lapangan.

Selain itu, kata Gus Halim, Kemendes PDTT juga masih melakukan sejumlah revisi anggaran dan tahapan pengadaan barang dan jasa.

Mendes juga menyampaikan bahwa per 31 Mei Kemendes PDTT telah merealisasikan anggaran sebesar 30,69 persen atau sebesar Rp870.817.911.055.

Baca juga: Mendes PDTT: Kabupaten Paniai Papua jangan lagi jadi daerah tertinggal

Rincian realisasi anggaran itu, kata dia, mencakup belanja pegawai Rp127.811.232.119 atau setara 42,19 persen, belanja barang dan jasa Rp739.573.343.884 atau setara 29,43 persen, serta belanja modal Rp3.433.335.052 atau setara 15,63 persen.

"Sehingga total Rp870.817.919.055 atau setara 30,69 persen dari pagu," ucap Mendes PDTT.

Menurut Gus Halim, apabila dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi anggaran Kemendes PDTT pada 2024 mengalami peningkatan dari 26,82 persen menjadi 30,69 persen.

"Jika dibandingkan dengan serapan anggaran 2023, di bulan yang sama, Alhamdulillah ini lebih tinggi di 2024, dimana pada saat itu (2023) terserap 26,82 persen, sedangkan 2024 di bulan Mei sudah terserap 30,69 persen," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Baca juga: Komisi V minta Kemendes PDTT tingkatkan capaian serapan anggaran 2024