Mendagri minta pemda maksimalkan bonus demografi menuju 2045

"Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memaksimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, bonus demografi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi bencana di kemudian hari.

Untuk memberdayakan bonus demografi, dia menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Upaya itu seperti dengan memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka.

"Jika ini dilakukan, kita akan menjadi mesin produksi yang hebat dan itu betul 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia," ujarnya.

Tito mengungkapkan banyaknya angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat.

Syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendukung produksi dan memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi secara masif.

Dia menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut. “Kalau kita melihat 3 syarat itu, maka lebih dari 200 negara di dunia tidak akan lebih dari 10 negara yang memiliki tiga syarat itu,” jelas dia.

Ia pun menegaskan kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Tito mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan.

“Tenaga kerja anak-anak muda ini mereka harus terdidik terlatih dan sehat,” ucap Tito.

Selain bonus demografi, masalah inflasi juga menjadi atensinya. Kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat.

Bahkan, untuk menjaga laju inflasi, Tito menginstruksikan kepala daerah mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya.

"Kenapa kita ngotot mengendalikan) inflasi, karena ini menjadi atensi publik nomor satu, barang-barang tersedia terutama pangan, yang kedua harga terjangkau analisisnya tidak boleh terlalu tinggi," pungkasnya.