"Ada dua hal yang harus pemerintah lakukan terkait komunikasi publik. Pertama, pemerintah harus meyakinkan publik terutama investor bahwa mundurnya dua petinggi ini bukan disebabkan karena masalah manajemen di internal Otoritas IKN," ujar Agus kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk meredam isu liar yang bisa saja muncul soal kelanjutan pembangunan.
Hal kedua, dia juga mengusulkan agar pemerintah meyakinkan para investor bahwa mundurnya dua petinggi ini tidak akan menghambat penyelesaian pembangunan IKN dan pembangunan IKN serta akan terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan kualitas yang ditetapkan.
Dengan komunikasi yang baik kepada publik oleh pemerintah, ia berharap mundurnya dua pejabat OIKN tidak menjadi isu liar yang menjadi faktor penghambat keberlanjutan pembangunan IKN.
Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menindaklanjuti hal itu, telah terbit per hari ini Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Baca juga: Pengamat: Pembangunan IKN tetap berlanjut di tangan Plt. Kepala OIKN
Baca juga: Wamen ATR Raja Juli Antoni siap jalankan tugas Plt. Wakil Kepala OIKN
Baca juga: Anggota DPR: Mundurnya Kepala OIKN perlu jadi momen evaluasi target
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
