Pemkot Jakpus bentuk tim untuk cek bangunan di Menteng

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat membentuk tim untuk mengecek proyek pembangunan rumah tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 32, Menteng.

"Kalau masalah itu kita bentuk tim, kita cek ke lapangan seperti apa pembangunan di Menteng Jakarta Pusat itu," kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Sabtu.

Dhany menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti secara tegas jika ditemukan pelanggaran perizinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Nantinya apabila di situ ada pelanggaran perizinan maka akan kita tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," tegas Dhany.

Baca juga: DKI tetapkan hampir 300 objek cagar budaya hingga 2024

Adapun aturan soal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, ramai aduan warga sekitar yang berada tepat di samping bangunan di Jalan Imam Bonjol Nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat. Pasalnya, pembangunan tersebut sudah berlangsung sejak Maret 2024.

Terlihat di lokasi pembangunan juga ada segel warna merah yang ditempel di dinding bangunan tersebut. Pemberitahuan tentang penyegelan ini juga ditutupi menggunakan papan.

Baca juga: Pemprov DKI kaji Pintu Air Istiqlal jadi cagar budaya

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2024). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

Salah satu pekerja pembangunan berinisial A mengatakan, dirinya baru satu hari bekerja pada proyek pembangunan tersebut. Sebelumnya, selama seminggu dirinya pulang kampung ke Demak, Jawa Tengah.

Dia mengaku hanya bekerja untuk membawa semen yang sudah diaduk ke lantai dua. "Jika akan dibangun untuk apa, itu mandor yang mengetahuinya, saya cuma kerja doang," katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Menteng, Hendra mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya bangunan tersebut.

Terlebih jika terdapat papan segel, karena pihaknya saat ini memang tidak dilibatkan Suku Dinas (Sudin) Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat.
Baca juga: 50 cagar budaya di Jakarta ditetapkan selama 2018-2022