Bupati Frans bubarkan massa unjuk rasa dengan sebilah parang

Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas

Ternate (ANTARA) - Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut), Frans Manery, Jumat, membubarkan para pendemo menggunakan sebilah parang saat sekelompok mahasiswa dan pemuda itu menggelar unjuk rasa di Tobelo, ibu kota kabupaten setempat.

Bupati Halut Ir Frans Manery dihubungi, Jumat, menyatakan, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang telah menegur massa aksi untuk kembali pulang, hanya saja massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut.

"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," katanya.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebelumnya pada pagi melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai yang menjadi lokasi menginapnya artis ibu kota tersebut.

Puluhan mahasiswa menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di warnai dengan aksi penolakan kedatangan artis Ibu kota diantaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres yang akan menghibur masyarakat di acara puncak yang terletak di Lapangan Do'Omu Matau kawasan pemerintahan pada Jumat malam.

Aksi tersebut Bupati Halut Frans Manery yang tidak terima kemudian mengejar para pendemo menggunakan sebilah parang.

Para pendemo langsung lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang dan mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.

Aksi itu langsung direkam video dari para pendemo saat dikejar yang terlihat Bupati Frans Manery menggunakan kemeja putih dan didampingi dua orang pengawal.

Diketahui unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa itu, terkait momentum HUT ke -21 Kabupaten Halmahera Utara.

Sementara itu, Ketua GMKI Halut, Rivaldo Djini mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.

Mahasiswa mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.

"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.