Peta jalan perlindungan anak di ranah daring masih tahap harmonisasi

Tahap harmonisasi. Kan ada tahapannya, nah sekarang masuk ke harmonisasi. Kalau sudah harmonisasi, ranahnya sudah di Kemenkum HAM

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan peta jalan perlindungan anak di ranah daring saat ini dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Tahap harmonisasi. Kan ada tahapannya, nah sekarang masuk ke harmonisasi. Kalau sudah harmonisasi, ranahnya sudah di Kemenkum HAM," kata Nahar di Jakarta, Jumat.

Pihaknya menargetkan peta jalan perlindungan anak di ranah daring agar segera diterbitkan tahun ini.

"Targetnya tahun kemarin (2023). Karena ada beberapa catatan yang perlu diselaraskan supaya implementasinya bisa diterapkan di pusat, daerah, maupun di ruang partisipasi di masyarakat," kata Nahar.

Peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan (daring) atau online disusun agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) memiliki panduan dalam melaksanakan perlindungan anak di ranah daring.

Peraturan ini dibuat karena ancaman kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual anak di ranah daring yang semakin gencar.

Rancangan perpres (peraturan presiden) tersebut juga mencakup tiga strategi Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) antara lain strategi pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah daring.

Fokus strategi yang digunakan, menurut dia, diantaranya melalui pengendalian risiko dengan intervensi kunci antara lain mengidentifikasi, menapis, dan memutus akses berdasarkan risiko dan bahaya, termasuk mempersiapkan kebijakan terkait tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan mekanisme perancangan teknologi informasi ramah anak.