Pemprov Sumut: Relasi industri besar-UMKM idealnya mitra bukan CSR

Medan (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatera Utara Faisal Nasution menyatakan, relasi antara industri besar dan UMKM di wilayahnya idealnya berwujud kemitraan, bukan sekadar program CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan.

"Dengan menjadi mitra, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlibat dalam proses bisnis perusahaan besar yang dapat membuat mereka naik kelas," ujar Faisal di Medan, Kamis.

Ia mengatakan, oleh sebab itu Dinas PMPTSP Sumut terus mendorong perusahaan yang besar agar memberikan peluang bagi UMKM untuk terlibat di rantai pasok industri mereka.

Untuk itu, Faisal menegaskan bahwa pihaknya berkoordinasi erat dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut.

"Kami meminta Diskop UKM Sumut untuk memberikan masukan, UMKM-UMKM mana yang diunggulkan untuk naik kelas. Dari sana, kami akan menggandengkannya dengan perusahaan besar," tutur dia.

Faisal melanjutkan, awalnya, Dinas PMPTSP menemui perusahaan besar untuk memastikan rantai pasok apa yang bisa dikembangkan oleh UMKM.

Begitu dapat, dia menyebut Dinas PMPTSP akan mencari pelaku UMKM yang cocok dan membantunya untuk mendapatkan dokumen terkait termasuk nomor induk berusaha (NIB).

"Jika itu terjadi, geliat ekonominya sangat besar," kata dia.

Faisal menyampaikan, Dinas PMPTSP Sumut sudah melakukan langkah demikian sejak beberapa tahun lalu di wilayahnya misalnya di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan perusahaan tambang emas swasta PT Agincourt Resources Martabe Gold Mine.

Di Inalum, misalnya, Dinas PMPTSP Sumut memitrakan anak-anak perusahaan tersebut ke UMKM, salah satunya terkait pasokan barang bekas.

Kemudian di Agincourt, ada anak perusahaan mereka yang melibatkan UMKM dalam usaha jasa misalnya penyewaan mobil.

Menurut Faisal, sektor UMKM lain seperti kuliner juga berpeluang masuk dalam rantai pasok perusahaan besar misalnya dalam bentuk katering.

"Namun, untuk masuk ke sektor kuliner itu perlu persiapan. Misalnya ketika ada investor asing yang membutuhkan jasa katering, pelaku UMKM kuliner harus siap memberikan yang sesuai dengan permintaan. Kalau merasa katering itu tidak sesuai, pasti mereka akan ambil dari luar," tutur Faisal.

Faisal menyebut, sampai saat ini, baru ada ratusan pelaku UMKM yang menjadi mitra rantai pasok dengan perusahaan-perusahaan di Sumut.

Dia pun berharap jumlah itu terus bertambah lantaran dengan bermitra UMKM memiliki banyak keuntungan seperti memiliki kepastian pasar dan menghasilkan produk dengan kualitas industri.

"Perlu kerja sama dengan berbagai pihak," ujar Faisal.

Di Sumut, pemerintah provinsi mencatat terdapat sekitar 1.166.918 pelaku usaha di wilayahnya, di mana sebanyak 98,87 persen atau 1.153.758 di antaranya bergerak di bidang usaha mikro dan kecil. Adapun 1,12 persen atau 13.610 pelaku yang berada di tataran usaha menengah dan besar.