Kemenkeu: penyerapan 44 KL di atas 90 persen

Sebanyak 44 Kementerian Lembaga memiliki daya serap di atas 90 persen, atau di atas rata-rata nasional,"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 44 Kementerian Lembaga (KL) atau 51,2 persen dari keseluruhan Kementerian Lembaga, yang telah melakukan penyerapan belanja pada 2013 di atas 90 persen.

"Sebanyak 44 Kementerian Lembaga memiliki daya serap di atas 90 persen, atau di atas rata-rata nasional," ujar Direktur Jenderal Anggaran, Askolani di Jakarta, Senin.

Askolani menjelaskan Kementerian Lembaga yang memiliki daya serap anggaran di atas rata-rata antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Polri dan Kementerian Perdagangan.

"Rata-rata merupakan Kementerian Lembaga yang memiliki kontribusi langsung pada perekonomian nasional," katanya.

Ia mengatakan realisasi belanja Kementerian Lembaga ini merupakan angka sementara per 31 Desember 2013, dan masih ada kemungkinan perubahan pencatatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

"Ini merupakan angka sementara, karena angka final nanti tercantum dalam LKPP yang diaudit BPK," ujar Askolani.

Kementerian Keuangan juga mencatat ada 28 Kementerian Lembaga atau 32,6 persen, yang memiliki daya serap sedang antara 80 persen hingga 90 persen, dan 14 Kementerian Lembaga atau 16,3 persen, dengan daya serap di bawah 80 persen.

Kementerian Lembaga yang masih memiliki daya serap anggaran di bawah 80 persen, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian PAN dan RB, KPU dan KPK.

Berdasarkan data pada akhir 2013, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.125,7 triliun atau 94,1 persen dari pagu Rp1.196,8 triliun, dengan realisasi belanja Kementerian Lembaga mencapai Rp571,6 triliun atau 90,1 persen.

Sementara, secara keseluruhan realisasi belanja negara yang tercatat dalam APBN-Perubahan 2013 telah mencapai Rp1.639 triliun atau 94,9 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.726,2 triliun.

(S034/S004)