Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Rachmat Witoelar berkata bahwa jika rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut terpaksa dilaksanakan maka hal itu baru akan dilakukan enam bulan mendatang. "Masih lima atau enam bulan ke depan, itu pun kalau jadi," kata Rachmat, di Kementrian Negara Lingkungan Hidup Jakarta, Jumat. Saat ini, kata dia, masih diupayakan membuat tanggul-tanggul untuk menampung semua lumpur tersebut sebelum kemudian dimanfaatkan. "Niat utama tetap membuat tanggul, menampung lumpur dan memanfaatkannya. Lalu airnya disuling dan setelah di`treatment` baru dimanfaatkan," katanya. Menurut dia, teknologi untuk mengolah lumpur tersebut sudah ada dan bisa diterapkan sehingga selama masih dapat diterapkan maka skenario pengaliran lumpur ke laut tidak diperlukan. Bahkan, kata dia, untuk mengantisipasi musim hujan juga telah dibuat saluran pelepasan untuk mengalirkan air hujan. "Rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut merupakan alternatif terakhir, rencana itu disiapkan hanya untuk `worst-case` skenario terburuk. Jadi selama masih ada pilihan cara yang lain, tidak akan dilakukan," kata Rachmat. Menurut Meneg LH, keputusan pembuangan lumpur ke laut hanya akan dilakukan jika volume lumpur telah melebihi kapasitas tanggul yang ada. "Kita (KLH--red) sebetulnya tidak mau membuang lumpur itu ke laut, ini hanya kalau terpaksa, kalau sudah `overload`, mungkin sekitar lima bulan. Kita kan tetap harus punya skenario terburuk," katanya. Lagi pula, kata dia, mengalirkan lumpur ke laut bukan cara yang mudah juga, karena harus diperhitungkan masalah jarak dan kemiringan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006