Wakil Ketua MPR: Tata kelola museum masih carut marut

Mohon maaf saya menggunakan kata carut-marut karena harus disadari dan diakui kita belum memiliki political will untuk memenuhi atau mendudukkan museum sebagai salah satu institusi yang diperlukan bangsa ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Rerie Lestari Moerdijat mengatakan tata kelola permuseuman saat ini masih carut marut, padahal museum memiliki peran penting dalam merawat nilai kebangsaan dan bukan hanya sekedar tempat untuk menampung benda-benda budaya semata.

"Mohon maaf saya menggunakan kata carut-marut karena harus disadari dan diakui kita belum memiliki political will untuk memenuhi atau mendudukkan museum sebagai salah satu institusi yang diperlukan bangsa ini," ucap Lestari Moerdijat dalam Forum Denpasar 12 di Jakarta, Rabu,

Rerie, sapaannya, mencontohkan Museum Kartini yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan karena tidak jelas topik yang diangkat dan barang-barang yang ada belum mencerminkan tentang nama museum tersebut.

Menurutnya, apabila museum bisa dikelola lebih profesional akan banyak yang bisa disampaikan kepada publik.

Ada pula Museum Pati Ayam yang dibangun atas inisiatif desa yang menghibahkan tanah desa, lalu pemerintahan daerah (pemda) bangun museum untuk menyimpan dan menampung temuan-temuan serta tulang-tulang hewan purba yang ditemukan di wilayah Pati Ayam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Baca juga: Menteri Nadiem: Museum dan cagar budaya jadi ruang belajar inklusif

"Saat ini dengan apa adanya, pemda dan masyarakat desa berusaha untuk memelihara museum tersebut. Itu salah satu contoh dan saya yakin di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai permasalahan," kata Rerie.

Lebih lanjut dia menyampaikan gerak bersama maupun kepedulian pada museum yang berkaitan langsung dengan sejarah bangsa sudah mulai ada, namun itu belum cukup untuk memenuhi persyaratan menghadirkan museum yang seharusnya.

Catatan keprihatinan mendalam dengan tata kelola yang ada, lanjutnya, bukan hanya dalam konteks menyimpan koleksi, tetapi berhubungan dengan pemeliharaan yang ujungnya adalah politik anggaran terhadap keberadaan museum.

Menurutnya, kepentingan ekonomi yang kemudian dikedepankan seringkali tidak selaras dengan tujuan pendidikan, sehingga tidak bisa menghadirkan museum yang bisa memenuhi apa yang masyarakat inginkan, termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan museum yang bersifat inklusif dan inovatif.

Baca juga: Legislator dukung penerapan fumigasi dalam perawatan museum di Jakarta

"Kita tidak bisa menafikan bahwa masalah kita sangat kompleks, tetapi keinginan kita untuk bersama-sama terus melakukan perbaikan bisa menjadi langkah awal yang tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menghadirkan ingatan publik dan ingatan para pemangku kepentingan terhadap pekerjaan yang masih ada," kata Rerie.

Kini minat dan antusiasme, terutama generasi muda, untuk menjadikan museum sebagai salah satu sumber dalam mendapatkan informasi sudah mulai tumbuh. Mereka juga seringkali menjadikan museum sebagai tempat untuk mendapatkan latar belakang foto-foto yang bagus di berbagai media sosial.

Data Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan Indonesia memiliki 4.760 cagar budaya dan 450 museum yang tersebar di berbagai daerah.

Direktur Pembinaan dan Lembaga Kebudayaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Restu Gunawan mengungkapkan ketika pemerintah pusat menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke museum kadang pemda tidak mengalokasikan anggaran museum dalam APBD.

Padahal, kata Restu, DAK itu hanya sebagai stimulus dari pemerintah pusat agar tata kelola museum menjadi lebih baik. Pemda dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu memperhatikan kondisi museum-museum yang ada di Indonesia.

Baca juga: Museum Kebangkitan: Transformasi digital kunci sambut Indonesia Emas