Parlemen RI dukung proses aksesi OECD berjalan cepat

kami harapkan proses politik yang melibatkan parlemen akan berjalan lancar dengan dukungan mayoritas koalisi Pemerintah pada parlemen mendatang

Jakarta (ANTARA) - Parlemen Indonesia mendukung proses akses Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) agar berjalan cepat.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk mewakili parlemen mengapresiasi OECD yang mendorong pembukaan diskusi aksesi berjalan hanya dengan 7 bulan dibandingkan negara aksesi lain yang membutuhkan waktu tahunan. Hal tersebut dicatat sebagai capaian bersejarah.

“Implementasi Peta Jalan Aksesi bukan business as usual, sehingga kami harapkan proses politik yang melibatkan parlemen akan berjalan lancar dengan dukungan mayoritas koalisi Pemerintah pada parlemen mendatang,” kata Lodewijk dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lodewijk memahami keinginan Pemerintah untuk dapat menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Untuk itu, DPR meminta OECD terus mendukung pemahaman publik dan membantu percepatan proses aksesi.

Ia menegaskan pentingnya OECD membangun koordinasi yang kuat karena proses aksesi sangat kompleks.

Dalam kunjungannya ke Gedung DPR RI pada Selasa (28/5), Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann akan terus mendorong proses aksesi agar bisa berjalan cepat karena Indonesia memang layak menjadi anggota.

Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.

Indonesia juga turut mendirikan South East Asia Programme (SEARP) pada 2014 bersama Jepang yang menjadi program penting OECD untuk membuka akses ekonomi ke kawasan ASEAN.

Proses legislasi diperlukan dan akan menentukan kecepatan proses aksesi Indonesia. Sekjen Cormann menyambut baik dukungan parlemen pada Pemerintah dalam proses mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

Indonesia membidik Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 30.300 dolar AS, dengan masyarakat kelas menengah yang mencakup 70 persen populasi serta PDB yang mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2045.

Ia mengharapkan dengan adanya keanggotaan resmi OECD, Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global.