Khofifah siap sumbang jilbab untuk Polwan

Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menyumbang dan memenuhi kebutuhan jilbab bagi Polwan Muslimah di seluruh Indonesia jika masalah dana menjadi kendala penerapan kebijakan Kapolri tersebut.

"Kalau Polri tidak memiliki alokasi anggaran pengadaan bagi Polwan yang ingin berjilbab, saya siap membantu berapun kebutuhan yang diperlukan," ujarnya saat meresmikan Yayasan Radiant Indonesia (YRI) di Jalan Jambangan Kebon Agung Surabaya, Minggu.

Ia mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mempersilahkan Polwan berjilbab. Menurut dia, di samping untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus mengamalkan Syariat Islam.

Khofifah yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu mengaku awal Desember 2013 sudah mengirim pesan singkat melalui pesan singkat kepada Kapolri Jenderal Sutarman.

Hanya saja, hingga saat ini belum mendapat respon dari Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai ajudan pribadi (Alm) Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

"Kalau nanti dijawab, saya mau pastikan berapa kebutahannya, warna, dan bahannya seperti apa. Saya bersama teman-teman siap mengkoordinir membantu berapapun jilbab yang dibutuhkan, bahkan bisa lebih," kata mantan Calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2013 tersebut.

Sejumlah kerabat Khofifah yang sudah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya membantu pengadaan jilbab Polwan, antara lain Arzeti Bilbina, Neno Warisman, dan lainnya.

Menurut dia, jika negara tak sanggup mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kaum muslimah melaksanakan Syariat Islam merupakan sebuah ironi. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai triliunan bisa teratasi.

"Pencerahan suatu kaum itu bisa terjadi antara ulama atau kiai dan umara atau pemerintah bisa bersatu. Ini yang diinginkan bersama dan semoga segera terealisasi," kata Khofifah.

Sementara itu, Yayasan yang didirikannya bersama Pengasuh Pondok Pesantren Barul Maghfirah Malang, KH Lukmanul Karim, serta Rektor Perbanas Tatik Suryani itu bertujuan memberikan pencerahan bagi umat, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, dakwah dan ekonomi.

18 Januari 2014

alasan yang ngga masuk akal mas,cuma pengalihan aja

0 0 Balas LaporkanHapus
11 Januari 2014

Tolong diperhatikan istilah POLRI berarti Polisi milik Negara nah Indonesia bukan Negara Agama benar JILBAB itu keharusan AGAMA tapi POLRI itu satu Institusi yang perlu keseragaman masalah perlengkapan lalu kalau UPACARA kelihatan campur aduk ada yang pakai ada yang tidak ini dikatakan Institusi apa dapat dikatakan ada diskriminasi , kecuali POLISI KUSUS yang ada ditiap tiap DAERAH / PROFINSI dan yang repot POLISI Wanita pemakaian JILBABNYA tidak sama dengan yang berlaku diluar cara pemakaian.

0 0 Balas LaporkanHapus